LombokPost-Mobilitas kendaraan listrik di NTB, ternyata terbentur tembok regulasi penyeberangan laut yang dinilai terlalu kaku.
Asisten II Setda NTB Lalu Mohamad Faozal menegaskan Pemprov NTB berencana melayangkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Kami meminta penyesuaian aturan demi kelancaran aktivitas di daerah,” terangnya, Kamis (25/6).
Kondisi tersebut ternyata berdampak langsung pada perjalanan kendaraan listrik, termasuk mobil dinas milik Pemprov NTB yang hendak bertugas ke Pulau Sumbawa.
Baca Juga: Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, BIZAM dan PLN Resmikan SPKLU
Kendaraan itu sempat tertahan dan tidak diperbolehkan menyeberang, dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Pototano.
“Kita masih ada kesulitan karena belum ada regulasi di perhubungan soal bergeraknya port-to-port kendaraan listrik,” ujarnya.
Itu karena otoritas pelabuhan menegakkan aturan teknis pengangkutan kendaraan listrik di kapal, untuk menjamin keselamatan pelayaran, tertuang di Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 12 Tahun 2024.
Regulasi tersebut, mewajibkan operator kapal memiliki sistem deteksi dan alat pemadam khusus untuk kebakaran baterai litium, serta memastikan kesiapan penanganan darurat.
Selain itu, penataan kendaraan di atas kapal harus mengikuti standar keamanan guna menjaga stabilitas kapal.
Prosedur operasional juga dibuat ketat, mulai dari proses muat, selama pelayaran, hingga bongkar muat di pelabuhan.
Seluruh ketentuan tersebut, ditujukan untuk meminimalisir risiko kebakaran dan ledakan baterai kendaraan listrik, selama proses penyeberangan di laut.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
