LombokPost-Rencana refocusing Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk opsi pembatasan penerima manfaat bagi siswa SMA/sederajat, memunculkan beragam masukan dari pelaksana di lapangan.
Pihak sekolah maupun pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sama-sama berharap penyesuaian kebijakan dilakukan secara hati-hati, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan program.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 5 Mataram, Muhammad Sofyan, menilai perubahan skema penyaluran bantuan menjadi salah satu solusi yang lebih realistis dibandingkan penghentian program bagi jenjang SMA.
Baca Juga: MBG Dievaluasi, FITRA Sebut Tak Harus Semua Siswa Jadi Penerima Manfaat
Menurutnya, bantuan akan lebih efektif apabila disalurkan langsung kepada orang tua siswa, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
"Menurut saya pola distribusinya yang diubah. Kalau bisa langsung ke orang tua saja supaya lebih jelas dan lebih mudah dikontrol," ujarnya.
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran melalui pihak ketiga dalam bentuk dapur penyedia atau SPPG selama ini masih menghadapi sejumlah kendala teknis.
Salah satunya berkaitan dengan waktu distribusi makanan yang kerap memangkas durasi kegiatan belajar mengajar (KBM), serta proses pembagian kepada ribuan siswa di lingkungan sekolah.
Di SMAN 5 Mataram sendiri, terdapat lebih dari 1.300 siswa penerima MBG. Sekitar 30 persen di antaranya berasal dari kategori afirmasi atau keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan apabila sekolah harus melakukan seleksi penerima secara terbuka.
"Kalau dalam satu sekolah kita harus memilah, itu kadang menimbulkan pertanyaan dari siswa. Padahal mereka sama-sama berada di lingkungan yang sama," katanya.
Menurut Sofyan, apabila bantuan diberikan langsung kepada orang tua, pengelolaan bantuan dapat menjadi tanggung jawab keluarga sehingga sekolah tidak lagi harus membedakan siswa berdasarkan kondisi ekonomi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
