LombokPost-Keterbatasan anggaran menjadi ganjalan besar bagi Pemprov NTB, dalam memutus rantai penyebaran rabies di Pulau Sumbawa.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Disnakkeswan NTB, Muslih mengungkapkan, pengadaan vaksin tahun ini murni hanya mengandalkan kemampuan APBD yang sangat terbatas, tanpa adanya sokongan dari pemerintah pusat.
“Tahun ini cuma 10 ribu dosis saja, dari pusat tidak ada,” tegasnya, Senin (29/6).
Baca Juga: Populasi Anjing Liar Meledak di Pulau Lombok, Risiko Rabies Mengintai
Tentu saja alokasi vaksin yang tersedia, sangat timpang dibandingkan dengan ledakan populasi anjing penular di lapangan yang terus meningkat tajam.
“Jumlah ini masih jauh jika dibanding estimasi populasi anjing di Pulau Sumbawa yang mencapai kurang lebih 65 ribu ekor,” bebernya.
Kondisi penanganan di lapangan kian pelik, lantaran laju kelahiran anjing sangat tinggi, di aman satu induk anjing dapat melahirkan enam hingga delapan ekor anak dalam satu kali kelahiran. “Belum lagi yang melahirkan enam sampai delapan, rata-rata delapan,” ujarnya.
Ironisnya, alokasi tambahan dipastikan nihil karena kondisi fiskal daerah yang sedang terjepit. “Pada APBD Perubahan tidak ada penambahan, kita lagi kesulitan uang,” kata dia.
Tantangan lain di lapangan, sulitnya pengendalian hewan liar maupun anjing peliharaan yang dilepasliarkan oleh pemiliknya. “Kalau yang liar kan sudah sulit ditangkap. Ada yang berpemilik tapi dilepas, itu juga jadi persoalan,” jelas Muslih.
Padahal, status Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies di Pulau Sumbawa hingga kini belum dicabut oleh para kepala daerah, karena kasus gigitan baru masih konsisten ditemukan.
Sementara menunggu respons pusat, distribusi logistik yang ada tetap dipasok secara berkala demi menjaga keberlanjutan roda vaksinasi tahunan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
