LombokPost-Disnakertrans NTB telah mendatangi Kementerian Transmigrasi, untuk mendorong percepatan penyelesaian legalitas lahan warga transmigrasi di Bumi Gora.
“Kami diterima langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi bapak Viva Yoga Mauladi, bersama jajaran Direktorat SHM Kementerian Transmigrasi,” kata Kepala Disnakertrans NTB Aidy Furqan, Senin (31/8).
Upaya itu dilakukan untuk memperjuangkan percepatan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi warga transmigrasi di kawasan Tambora di Bima. Juga Labangka dan Plampang di Sumbawa, Sekongkang di Sumbawa Barat, hingga Jeringo di Lombok Timur.
Selain persoalan SHM, pihaknya juga membawa aspirasi warga eks-Timor Timur pasca-jajak pendapat 1999, dan warga asal Ambon akibat konflik 2001 yang kini menetap di Plampang, Sumbawa. Warga tersebut belum memiliki lahan usaha.
Pihaknya ingin memastikan warga transmigran mendapatkan kepastian atas tanah yang selama ini mereka garap.
Masyarakat di kawasan transmigrasi sudah berpuluh tahun mengolah tanah, dan ikut menopang pangan daerah. “Hak dasar mereka atas kepastian legalitas tanah tidak boleh dibiarkan mengambang," jelasnya.
Pemprov NTB berharap pemerintah pusat memberikan langkah konkret dan solusi permanen terhadap persoalan tersebut.
Dengan kepastian legalitas, warga transmigran menjalani kehidupan dengan lebih tenang, sekaligus meningkatkan kemandirian di kawasan tempat mereka bermukim.
Dalam pertemuan itu, Aidy membeberkan Kementerian Transmigrasi memberikan sejumlah arahan. Terutama mengenai pemanfaatan kawasan hutan serta program jangka panjang pemerintah pusat.
Salah satunya terkait pemanfaatan hutan sosial yang digunakan, sebagai lahan. Hutan sosial yang digunakan sebagai lahan dapat dipinjamkan 35 tahun dan bisa diperpanjang pemanfaatannya, hanya saja tidak bisa menjadi hak milik.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
