Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPK Soroti Kerawanan Korupsi Pada Pokir di NTB, Harus Berbentuk Program Bukan Uang

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
Lalu Muhamad Iqbal (kiri) berbincangan hangat dengan Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha (dua dari kiri), usai menggelar rakor bersama KPK dan Kemendagri, di Mataram, Kamis (3/9). (YUYUN/LOMBOK POST)
Lalu Muhamad Iqbal (kiri) berbincangan hangat dengan Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha (dua dari kiri), usai menggelar rakor bersama KPK dan Kemendagri, di Mataram, Kamis (3/9). (YUYUN/LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost-Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pokok-pokok pikiran (pokir) yang bersumber dari aspirasi masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk program, bukan pemberian uang.

Penegasan itu disampaikan Iqbal setelah Pemprov NTB bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta 10 pemerintah kabupaten/kota se-NTB menggelar rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah pada 2-3 September di Mataram.

“Kita bersama KPK dan Kemendagri dua hari melakukan pertemuan ya,” kata Iqbal saat ditemui Kamis (3/9).

Menurut Iqbal, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pembenahan tata kelola pemerintahan daerah sekaligus memetakan berbagai potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah tata kelola pokir dan hibah. Iqbal menegaskan, aspirasi yang masuk melalui pokir harus diterjemahkan menjadi program yang jelas dan memiliki dasar perencanaan, bukan diberikan dalam bentuk uang.

Advertisement

“Jadi hibahnya dalam bentuk program, jangan dalam bentuk uang,” tegasnya.

Ia mengatakan, pola tersebut diperlukan untuk memastikan setiap aspirasi yang masuk ke dalam perencanaan pembangunan tetap memiliki program yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Selain mengatur bentuk pelaksanaan pokir dan hibah, Pemprov NTB bersama KPK dan Kemendagri juga memetakan potensi risiko dalam setiap program. Pemetaan dilakukan sejak awal agar celah yang berpotensi menimbulkan persoalan dapat diantisipasi.

“Kemarin dipaparkan ini ada risiko ini di pokir, yang ini ada risiko ini di hibah. Ini dipetakan, dibantu petakan. Itulah yang kita selesaikan sekarang,” jelas Iqbal.

Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan penerapan manajemen risiko dalam pemerintahan. Setiap program perlu mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap perencanaan sekaligus menyiapkan langkah mitigasi.

Advertisement
Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Liputan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kasus Dugaan Korupsi Mobil Bor, Penyelidik Periksa Pejabat Dinas PUPR Bima

Kasus Dugaan Korupsi Mobil Bor, Penyelidik Periksa Pejabat Dinas PUPR Bima

Kasus dugaan korupsi pengadaan satu unit mobil bor air tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima tahun 2025

Kasus Korupsi Rektor Unsoed Dinilai Jadi Momentum Audit Menyeluruh PTN

Kasus Korupsi Rektor Unsoed Dinilai Jadi Momentum Audit Menyeluruh PTN

Kasus korupsi yang menjerat Rektor Unsoed dinilai menjadi momentum untuk mengaudit tata kelola perguruan tinggi negeri secara menyeluruh.

Kajari Baru Sumbawa Barat Diminta Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Combine

Kajari Baru Sumbawa Barat Diminta Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Combine

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan) jenis combine harvester yang bersumber dari anggaran pokok pikiran (Pokir)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer