LombokPost--Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) NTB Risman Somantri langsung menyiapkan sejumlah agenda prioritas pada masa awal kepemimpinannya. Harmonisasi produk hukum daerah hingga perlindungan kekayaan intelektual dan indikasi geografis menjadi fokus yang akan dikebut.
Hal itu disampaikan Risman usai acara pisah sambut Kepala Kanwil Kemenkum NTB dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Senin (19/10).
Risman mengatakan, program kerja 100 hari pertamanya akan diarahkan untuk memastikan pelaksanaan tugas Kementerian Hukum di daerah berjalan lebih cepat, efektif, namun tetap menjaga kualitas.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah harmonisasi produk hukum daerah. Menurut dia, proses harmonisasi harus berjalan cepat tanpa mengurangi kualitas substansi regulasi.
"Kita akan melakukan bagaimana harmonisasi hukum itu bisa berjalan dengan baik, dengan cepat, dengan tidak mengurangi kualitas, tapi bisa menambah intensitas," kata Risman.
Dia menegaskan, produk hukum yang lahir di daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, Kanwil Kemenkum NTB akan mengawal proses penyusunan hingga harmonisasi regulasi daerah.
Selain regulasi, perlindungan kekayaan intelektual dan indikasi geografis juga menjadi perhatian. Risman ingin potensi produk lokal NTB mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.
Menurutnya, perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum. Lebih jauh, hal itu dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Bagaimana perlindungan produk-produk yang ada indikasi geografis di NTB ini bisa kita lindungi. Sehingga kita bisa melindungi UMKM yang ada di sini," ujarnya.
Risman juga menaruh perhatian pada akses masyarakat terhadap layanan hukum. Dia ingin pelayanan hukum dapat dijangkau masyarakat tanpa terbentur persoalan jarak, waktu maupun biaya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
