Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dinas ESDM NTB Ungkap Kendala Tata Ruang Hambat Sertifikat Standar Agen LPG 3 Kg

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
Sekretaris Dinas ESDM NTB Niken Arumdati. (YUYUN/LOMBOK POST)
Sekretaris Dinas ESDM NTB Niken Arumdati. (YUYUN/LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost-Dinas ESDM NTB menargetkan penyelesaian kendala sertifikat standar agen LPG 3 kilogram (kg) sebelum Desember 2026.

"Persyaratan tata ruang masih menjadi hambatan, terutama bagi agen yang harus segera memperpanjang izin usaha," jelas Sekretaris Dinas ESDM NTB Niken Arumdati.

Persoalan tersebut disampaikan para agen melalui Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).

Advertisement

Kendala utamanya berkaitan dengan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pengurusan perizinan di kabupaten/kota. “Persoalan yang disampaikan agen melalui Hiswana Migas terutama berkaitan dengan pemenuhan persyaratan tata ruang untuk pengurusan perizinan di kabupaten/kota,” ujarnya.

Niken menjelaskan, pengurusan izin dan persyaratan keagenan bukan menjadi tugas langsung Dinas ESDM NTB, melainkan kewenangan instansi terkait di kabupaten/kota serta Pertamina.

Advertisement

Meski demikian, pihaknya memfasilitasi koordinasi agar kendala yang dihadapi agen segera mendapat kejelasan. Dinas ESDM NTB sendiri telah menggelar rapat koordinasi bersama Hiswana Migas dan perangkat daerah terkait.

Selanjutnya, koordinasi akan dilanjutkan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta dinas yang membidangi tata ruang di seluruh kabupaten/kota.

Melalui koordinasi tersebut, agen diharapkan mendapat kejelasan mengenai dokumen yang harus disiapkan dan tahapan pengurusan perizinan sesuai kondisi lokasi usaha masing-masing.

Salah satu kendala yang mengemuka adalah belum semua daerah, memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Di sebagian daerah, dokumen yang tersedia baru berupa informasi tata ruang. Kondisi ini memerlukan kejelasan mengenai dokumen dan prosedur yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan perizinan.

Advertisement
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Lonjakan Harga LPG di Bima Dinilai Tidak Wajar, Tembus Dua Kali HET

Lonjakan Harga LPG di Bima Dinilai Tidak Wajar, Tembus Dua Kali HET

Pemkot Bima memperketat distribusi LPG 3 kg hanya sampai pangkalan untuk mengawasi harga, mengatasi kelangkaan, meski harga eceran melonjak.

HEBAT! MAN 2 Kota Bima Harumkan Nama NTB, Raih Juara 1 Sekolah Favorit Nasional

HEBAT! MAN 2 Kota Bima Harumkan Nama NTB, Raih Juara 1 Sekolah Favorit Nasional

Prestasi membanggakan ditorehkan dunia pendidikan NTB di panggung nasional. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bima berhasil meraih Juara 1

Lombok Timur Dapat Rp 157 Miliar, DPR RI Janjikan Bantuan Penanganan Sampah Lombok

Lombok Timur Dapat Rp 157 Miliar, DPR RI Janjikan Bantuan Penanganan Sampah Lombok

Anggota Komisi II DPR RI H Fauzan Khalid berjanji memperjuangkan berbagai program pembangunan strategis di daerah terkait pengelolaan sampah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer