LombokPost--Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kebijakan penggunaan anggaran lebih difokuskan untuk pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi produktif, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Penegasan tersebut menjadi pesan utama Pemprov NTB dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram, Senin (9/11).
Rapat dihadiri Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekda NTB Abul Chair, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, unsur pimpinan dewan, TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan jajaran pejabat Pemprov NTB.
Dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027, Pemprov NTB mengajukan rencana pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun, meningkat 10,69 persen dibandingkan APBD Murni 2026.
Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,06 triliun, meningkat 5,70 persen.
Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda menekankan bahwa peningkatan anggaran harus diikuti ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Kebijakan fiskal tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya alokasi, tetapi harus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, hasil terukur, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam penjelasan resmi pemerintah daerah, kebijakan fiskal 2027 bertumpu pada empat prinsip. Yakni realistis dan sehat, berorientasi hasil, tepat sasaran, serta berkelanjutan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
