LombokPost-Presiden Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) M Sahril Amin menegaskan pembentukan PPS merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar.
‘’PPS adalah harkat dan martabat 1,6 juta masyarakat Pulau Sumbawa. PPS wajib terbentuk,’’ tegasnya saat konferensi pers, Jum’at (7/11).
Pernyataan ini disampaikannya menjelang rapat akbar nasional percepatan pembentukan PPS yang akan digelar di alun-alun Kota Taliwang, Senin (10/11).
Mantan anggota DPRD KSB ini mengatakan, rapat akbar presidium percepatan pembentukan PPS ini nantinya akan melibatkan perwakilan dari lima kabupaten/kota se Pulau Sumbawa.
‘’Rapat akbar nasional adalah salah satu upaya nyata kami mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pembentukan PPS,’’ katanya.
Pria yang akrab disapa Dea Naga ini menyebut, pembentukan PPS sudah berlangsung selama 20 tahun.
Perjuangan itu hingga kini tidak boleh berhenti, meskipun pemerintah pusat saat ini masih memberlakukan status moratorium terhadap pembentukan DOB.
‘’Tahun 2006 perjuangan PPS ini sudah dimulai. Saat itu, bupati dan ketua DPRD se Pulau Sumbawa mendukung pembentukan PPS. Inilah alasan kami tetap berjuang dan itu belum selesai,’’ jelasnya.
Menurutnya, pembentukan PPS ini sempat memberikan harapan baru kepada masyarakat Pulau Sumbawa ketika pada 2013 lalu.
Kala itu, PPS masuk dalam prolegnas usulan pembentukan DOB. Tapi di jaman presiden Jokowi moratorium diberlakukan.
‘’Kalau dari sisi administrasi dan lain sebagainya PPS ini paling layak dimekarkan menjadi provinsi baru. Anehnya, moratorium itu tidak berlaku bagi tiga provinsi baru di Papua,’’ sesalnya.
Baca Juga: Jaksa Lanjutkan Penyelidikan Korupsi Event Motocross Lombok-Sumbawa Jika Temuan Tak Dikembalikan
Sahril menegaskan, berdasarkan hasil survey MY Institute, 96 persen masyarakat percaya pembentukan PPS percepat pembangunan. Ini artinya, 96 persen rakyat di Pulau Sumbawa mendukung lahirnya provinsi baru.
‘’Apapun alasannya, kita tetap memperjuangan PPS ini, ketika pintu eksekutif tertutup, kita akan coba berjuang lewat legislatif. Kami sudah berkoordinasi dengan Fraksi PKS DPR RI,’’ janjinya.
Untuk memperjuangkan PPS ini membutuhkan dukungan minimal dua fraksi. Sahril mengklaim, saat ini aliansi presidium PPS telah berkoordinasi dengan Johan Rosihan, anggota DPR RI dapil Pulau Sumbawa, termasuk dibantu mantan Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah dan Andi Azis Amin.
‘’Kami akan lakukan berbagai langkah untuk mendukung pembentukan PPS ini. Komunikasi intensif terus kami lakukan,’’ katanya lagi.
Selain gerakan melalui lembaga legislatif, gerakan rakyat yang diinisiasi oleh aliansi presidium percepatan pembentukan PPS ini pun akan terus dilakukan. ‘’Ini salah satu agenda utama kami nanti pada tanggal 10 November 2025 di alun-alun Kota Taliwang,’’ janjinya.
Ketua Panitia Rapat Akbar Nasional PPS Manurung menegaskan, rapat akbar nasional ini mendapat dukungan dari semua kabupaten/kota se Pulau Sumbawa.
Khusus di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), rapat akbar nasional ini mendapat dukungan dari forum BPD dan asosiasi kepala desa se KSB. ‘’Semua komponenan kita kerahkan dalam rapat akbar nasional ini,’’ janjinya.
Selain itu, seluruh anggota DPRD KSB juga telah menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam rapat akbar tersebut.
Keterlibatan seluruh anggota dewan ini tentunya menjadi bukti nyata jika PPS memang sudah ditunggu sejak lama.
‘’Pimpinan dan anggota DPRD KSB akan hadir. Termasuk rombongan dari kabupaten/kota dari Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima juga akan hadir,’’ tambahnya.
Editor : Jelo Sangaji