LombokPost - Pemprov NTB memastikan ketersediaan beras di wilayah Bumi Gora, tetap aman hingga lebih dari dua tahun ke depan.
Hal tersebut didukung oleh tingginya serapan gabah dan beras oleh Perum Bulog NTB sepanjang tahun 2025.
Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB Muhammad Riadi mengungkapkan dari informasi yang diterimanya, hingga saat ini Bulog NTB telah menyerap gabah kering panen (GKP) sekitar 320.171 ton dan beras sekitar 17.847 ton.
“Capaian ini menempatkan NTB sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional dengan kontribusi sebesar 5,78 persen dari total pengadaan nasional yang mencapai 3,21 juta ton setara beras,” jelasnya.
Tingginya serapan ini menunjukkan peran strategis NTB, dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ia menjelaskan, seluruh kapasitas pergudangan Bulog NTB yang tersebar di 16 kompleks dengan daya tampung total 117.500 ton, saat ini telah terisi penuh.
“Untuk menjaga kesiapan stok, Bulog juga memanfaatkan gudang mitra serta gudang sewa,” tegasnya.
Berdasarkan data terkini, stok beras di wilayah NTB mencapai sekitar 160.700 ton. Jumlah tersebut terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 158.849 ton dan stok komersial sekitar 1.852 ton.
Dengan kondisi tersebut, ketersediaan beras di NTB dinilai aman, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga lebih dari 30 bulan ke depan.
Selain beras, Bulog NTB juga mengelola stok komoditas pangan lainnya seperti gula, minyak goreng, serta jagung pipilan. Sebagian stok jagung tersebut telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan peternak maupun distribusi antarwilayah.
Meski demikian, Riadi menekankan pentingnya peningkatan serapan gabah, sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, terutama saat panen raya.
Mengacu data Kerangka Sampel Area (KSA) tahun 2025, produksi padi di NTB tercatat mencapai 1,69 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara sekitar 965.644 ton beras.
“Produksi kita cukup besar, tapi serapan Bulog tetap perlu terus ditingkatkan agar harga gabah di tingkat petani bisa terjaga,” jelas pria yang juga kepala Biro Umum Setda NTB tersebut.
Ia juga menegaskan, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg), harus benar-benar diterapkan di lapangan.
Menurutnya, dukungan TNI melalui program Tim Jemput Gabah, serta kebijakan penurunan harga pupuk hingga 20 persen, turut berperan dalam menjaga stabilitas harga gabah sepanjang 2025.
“Kombinasi kebijakan ini berdampak positif terhadap semangat petani untuk menanam padi,” katanya.
Riadi menilai, jaminan harga yang layak serta penurunan biaya produksi menjadi kunci utama dalam mendorong peningkatan produksi padi secara berkelanjutan.
“Ketika harga terjamin dan biaya produksi menurun, petani akan dengan sendirinya meningkatkan produksi. Ini menjadi kunci keberlanjutan swasembada pangan,” tegasnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB Aidy Furqan mengatakan meski ketersediaan terjamin, namun perlu mendapat atensi serius terhadap pilar kedua ketahanan pangan, yaitu akses atau keterjangkauan, terutama daya beli masyarakat.
Editor : Akbar Sirinawa