LombokPost - Badan Gizi Nasional (BGN) tetap melaksanakan pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun siswa sekolah tengah memasuki masa libur.
Namun demikian, pelaksanaan program tersebut dinilai perlu dievaluasi, agar tujuan pemenuhan gizi dan efektivitas penggunaan anggaran negara benar-benar tercapai.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB Ahsanul Khalik mendorong BGN, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi MBG selama masa libur sekolah.
"Evaluasi penting dilakukan agar anggaran negara yang besar tidak terbuang sia-sia, dan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh penerima," tegasnya, Selasa (23/12).
Berdasarkan laporan lapangan serta hasil pengecekan langsung dengan para guru di berbagai wilayah, Khalik mengungkapkan selama libur sekolah banyak siswa tidak datang ke sekolah untuk mengambil jatah MBG.
Kondisi ini berpotensi menyebabkan makanan tidak terserap secara maksimal dan tujuan peningkatan gizi peserta didik tidak tercapai.
“Karena itu, Badan Gizi Nasional perlu melakukan evaluasi, khususnya pada pola distribusi MBG selama libur sekolah. Harus ada mitigasi yang jelas agar makanan yang disiapkan benar-benar diterima oleh siswa yang bersedia mengambilnya,” tegasnya.
Baca Juga: Libur Sekolah, Distribusi MBG Jalan Terus dan Bersifat Fleksibel
Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dan kejelasan data penerima. Menurutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama pihak sekolah perlu membuat kesepakatan yang tegas terkait pelaksanaan MBG selama libur sekolah.
Jika program tetap dijalankan, maka jumlah siswa yang siap dan bersedia mengambil jatah MBG harus didata secara pasti.
Terkait opsi alternatif distribusi, seperti pengambilan makanan berdasarkan alamat siswa atau melalui titik kumpul terdekat dari domisili, Khalik menilai hal tersebut perlu dikaji secara matang oleh BGN bersama pemerintah daerah.
Baca Juga: Distribusi Dana ke Dapur MBG Macet, BGN Klaim Hanya Masalah Teknis
Pasalnya, jarak, kondisi geografis, serta sebaran tempat tinggal siswa di setiap wilayah sangat beragam. Untuk lembaga pendidikan dengan sistem asrama atau boarding school, seperti pondok pesantren, distribusi MBG dinilai masih dapat berjalan optimal.
“Selama santri masih menetap di pondok, distribusi MBG harus tetap berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, bagi sekolah-sekolah di wilayah desa yang sangat membutuhkan program MBG, ia meminta agar dilakukan kesepakatan yang jelas antara sekolah dan SPPG sehingga distribusi selama masa libur sekolah tetap efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Ahsanul Khalik menegaskan bahwa pelaksanaan MBG bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita, harus terus berjalan tanpa jeda.
Baca Juga: Pembangunan SPPG di Wilayah 3T Dikebut, MBG Sudah Serap Anggaran Rp 52,9 Triliun
Kelompok tersebut dinilai sebagai kelompok rentan yang membutuhkan intervensi gizi secara berkelanjutan.
“Prinsip utamanya adalah memastikan anggaran negara tidak terbuang percuma, sekaligus menjaga agar tujuan besar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar tercapai,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida