LombokPost - Kerja sama regional Bali–Nusa Tenggara Barat (NTB)–Nusa Tenggara Timur (NTT) atau KR BNN, kini bergerak meninggalkan ruang wacana. Dalam pertemuan ketiga yang berlangsung di kawasan ITDC The Golo Mori, Manggarai Barat, NTT, Rabu lalu (28/1), ketiga provinsi menegaskan satu pesan kuat: kolaborasi kawasan harus memberi hasil nyata bagi masyarakat.
Perjanjian kerja sama (PKS) ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang mencakup lima sektor strategis, meliputi optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi, dan pengembangan super grid energi terbarukan kawasan.
Kemudian, penguatan perdagangan dan ekspor antarprovinsi, pengembangan transportasi serta konektivitas laut, penyeberangan, dan udara, serta integrasi perencanaan pembangunan regional.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Baiq Nelly Yuniarti menegaskan alasan integrasi perencanaan pembangunan regional, masuk sebagai salah satu poin utama KR BNN.
Setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk dalam kerja sama lintas daerah, harus direncanakan secara matang dan terintegrasi sejak awal. “Apapun program kegiatan yang dilaksanakan, itu harus direncanakan dulu,” tegasnya.
Perencanaan merupakan fondasi utama dalam memastikan kerja sama pembangunan regional dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Tanpa keterlibatan Bappeda, kerja sama antarsektor berpotensi hanya berhenti pada kesepakatan tanpa implementasi yang jelas.
“Bappeda ketiga provinsi, harus ikut terlibat untuk mengawal rencana aksi dari sektor-sektor yang dikerjasamakan,” ujarnya.
Di KR BNN, sektor teknis seperti pariwisata, energi, perdagangan, perhubungan dan lainnya tidak bisa berjalan sendiri. Seluruh rencana aksi harus masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah agar dapat dilaksanakan dan dibiayai secara resmi.
“Misalnya sektor ESDM memiliki kerja sama terkait energi. Tanpa dukungan perencanaan, rencana tersebut tidak akan terakomodasi dengan baik. Itulah mengapa perencanaan harus ikut masuk,” tegas Nelly.
Kerja sama ini tidak bertujuan membentuk dokumen RPJMD lintas wilayah seperti RPJMD Bali Nusra, melainkan menyusun perencanaan tematik bersama dalam kerangka kerja sama regional.
Minimal, setiap sektor memiliki perencanaan bersama yang menjadi acuan bagi masing-masing daerah. Nelly juga menekankan pentingnya keterkaitan antara perencanaan regional dengan perencanaan nasional.
Seluruh kerja sama yang disepakati, harus masuk dalam RPJMD masing-masing provinsi dan selaras dengan RPJMN. “Kerja sama regional ini tidak hanya menyasar sektor pariwisata, tetapi juga isu strategis lain seperti ketahanan pangan, perdagangan, dan pengentasan kemiskinan,” jelas dia.
Disinggung mengenai apakah ada dukungan anggaran dalam implementasi KR BNN, Nelly menyampaikan pembiayaan pelaksanaan kerja sama akan didukung oleh anggaran rutin OPD terkait, terutama untuk kegiatan perencanaan, koordinasi, dan fasilitasi.
Sementara untuk proyek-proyek strategis berskala besar, pendanaan utama diharapkan berasal dari investor. “Pemerintah daerah tetap harus menyiapkan anggaran pendukung sebagai bagian dari proses mengawal masuknya investasi,” katanya.
Terkait waktu pelaksanaan, ia menargetkan agar rencana aksi mulai berjalan pada tahun ini. Khususnya di musrenbang Pemprov NTB yang dijadwalkan pada April mendatang, Nelly menyebut ini akan menjadi momentum penting untuk memasukkan program-program KR BNN tersebut ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Kabupaten dan kota yang terlibat dalam perjanjian kerja sama harus siap, karena semua kesepakatan yang sudah ditandatangani akan kita kawal agar benar-benar terlaksana,” tandasnya.
Editor : Jelo Sangaji