LombokPost-Pemprov NTB mematangkan kesiapan pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2026, melalui rapat koordinasi yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi darat, laut, dan udara, yang berlangsung Rabu (25/2).
“Instansi vertikal dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga ambil bagian, ada dari pihak BPTD Kelas II NTB, KSOP Kelas III Lembar, UPP (Unit Penyelenggara Pelabuhan, Red) Labuan Lombok, serta UPP Kelas II Pemenang,” terang Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) NTB Chairy Chalidyanto, Kamis (26/2).
Berbagai langkah strategis telah disiapkan, untuk mendukung kelancaran arus mudik. Ia menegaskan, salah satu kebijakan penting yang akan diterapkan adalah pembatasan angkutan barang.
Sebagai bagian dari kesiapan Angkutan Lebaran Tahun 2026, pada tanggal 13 Maret mendatang, akan dilakukan pembatasan terhadap angkutan barang. “Langkah ini diambil untuk mengurai kepadatan dan menjaga kelancaran arus mudik masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya juga berencana melakukan pengaturan, guna mengurangi aktivitas fisik yang berpotensi menghambat kelancaran arus mudik Lebaran.
Dari sisi pengamanan lalu lintas, ini turut didukung oleh Direktorat Lalu Lintas Polda NTB, dengan mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan, seperti mobil odong-odong dan mobil bak terbuka.
“Kendaraan tersebut sangat rentan terhadap kecelakaan dan membahayakan keselamatan penumpang,” jelasnya.
Sementara itu, dari pihak BPTD Kelas II NTB telah menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan angkutan Lebaran 2026. Posko akan didirikan di sejumlah titik strategis, seperti Terminal Tipe A Mandalika dan Terminal Sumber Payung, Sumbawa.
Selain itu, pihak BPTD Kelas II NTB telah melaksanakan rampcheck di Terminal Tipe A Mandalika serta sejumlah lokasi wisata.
“Mereka juga telah melakukan survei terhadap lokasi masjid, rest area, titik kepadatan lalu lintas, dan lokasi rawan kecelakaan. Untuk beberapa ruas jalan nasional yang penerangannya belum optimal, akan segera ditindak lanjuti,” jelasnya.
Di sektor transportasi laut, Chairy menegaskan pihak KSOP Kelas III Lembar telah memaparkan kesiapan layanan penyeberangan. Untuk rute Gilimas–Surabaya, disiapkan 15 unit kapal dari DLU, rute Gilimas–Tanjung Wangi sebanyak 4 unit kapal,
Serta rute lainnya seperti Gilimas–Labuan Bajo dan Gilimas–Waingapu. Untuk lintasan Lembar–Padangbai, telah dilakukan rampcheck terhadap 10 unit kapal.
Fasilitas di Pelabuhan Lembar, yakni Terminal Kedaro dan Terminal Gilimas, akan difungsikan sebagai posko Lebaran. “Ada empat hal utama dalam penanganan Angkutan Lebaran 2026, yakni safety and security, sinergi dan kolaborasi, memperhatikan detail risiko, serta mitigasi terhadap hal-hal tidak menentu seperti cuaca,” terang Chairy.
Selain itu, akan tersedia program mudik gratis dengan rute Lembar–Surabaya. Dari pihak PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Lembar menyebutkan, terdapat 21 unit kapal untuk rute Lembar–Padangbai, dengan 14 kapal dioperasikan setiap hari dan port time selama dua jam.
“Untuk posko dan media center, akan mulai beroperasi pada 10 Maret 2026. Saat ini Pelabuhan Lembar memiliki empat dermaga operasional,” katanya.
Dukungan juga disampaikan oleh pihak DPC Gapasdap Lembar serta Dishub Lombok Barat yang menyatakan kesiapan mendukung mudik Lebaran 2026, termasuk penyediaan lokasi parkir bagi kendaraan yang menuju Pelabuhan Lembar.
Di Pelabuhan Labuan Lombok dan Benete, pihak UPP Labuan Lombok melaporkan sebanyak 28 unit kapal siap operasi, terdiri dari 12 unit kapal di Labuan Lombok dan 16 unit di Benete yang telah melalui rampcheck.
Hingga saat ini, kata Chairy, belum terjadi lonjakan signifikan penumpang, namun masih ditemukan banyak kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sehingga diperlukan dukungan dari Ditlantas untuk pengawasan.
Di samping itu, pihak PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan juga menjelaskan kesiapannya, dengan membentuk posko yang beroperasi mulai 10 - 31 Maret 2026, dengan 25 unit kapal siap operasi.
“Port time ditetapkan 35 menit dan dapat dipercepat menjadi 30 menit jika terjadi kepadatan,” ujarnya.
Kemudian, dari DPC Gapasdap Kayangan juga menyoroti masih banyaknya kendaraan ODOL serta kendaraan yang parkir di bahu jalan yang berpotensi mengganggu kelancaran.
“Mereka segera menyiapkan zona parkir untuk mengantisipasi kepadatan, menerapkan sistem manifes online, serta berkoordinasi dengan BMKG terkait cuaca yang tidak menentu,” tegasnya.
Adapun pihak dari UPP Kelas II Pemenang menyampaikan telah membentuk posko Lebaran dan berkolaborasi dengan Kepolisian, Basarnas, dan instansi terkait. “Sebanyak 25 unit kapal siap operasi, dengan perkiraan lonjakan penumpang terjadi setelah Lebaran,” jelas Chairy.
Di sektor udara, pihak PT Angkasa Pura Indonesia menyampaikan posko akan dilaksanakan pada 13–30 Maret, sembari menunggu edaran resmi Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-4 Lebaran dan arus balik pada H+7 Lebaran,” kata dia.
Mereka juga mengantisipasi potensi keterlambatan penerbangan akibat cuaca, serta berkoordinasi dengan serta Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) terkait dengan virus Nipah.
“Mereka telah menyiapkan ambulans, tambahan personel, serta alat portable pengecek suhu tubuh di bandara dan Pelabuhan Pemenang,” tandasnya.
Kepala Dishub Lombok Timur Iswan Rakhmadi menegaskan pihaknya turut memastikan kesiapan petugas lalu lintas yang akan bertugas secara rutin, pendirian posko, serta koordinasi dengan Bappeda terkait pembatasan penarikan Galian C yang kerap memicu kemacetan.
Meskipun dihadapkan pada tantangan cuaca dan potensi kepadatan di sejumlah titik transportasi strategis. “Kami berupaya keras bisa memastikan semuanya berjalan lancar, aman, dan terkendali, tentu dengan koordinasi lintar sektor,” tegasnya.
Editor : Kimda Farida