Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Utang NTB tanpa Persetujuan Dewan

A
Penulis: Administrator❯
Ilustrasi uang Rupiah (Dok. Jawa Pos)
Ilustrasi uang Rupiah (Dok. Jawa Pos)
MENGAPA dan untuk apa daerah meminjam, dan apa signifikansi serta urgensi daerah meminjam Rp 750 miliar? Penulis tidak ingin masuk pada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sebab bagi penulis, sebelum bicara peruntukan hal yang penting untuk dibahas adalah terkait legalitas pinjaman, sedangkan penggunaan biarkan urusan yang berkepentingan.

 

Pinjaman Daerah

 

Setiap orang termasuk pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian (freedom of contract), dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam uang, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh sebab yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Jika ketentuan ini tidak diikuti maka perjanjian tidak mempunyai kekuatan. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik, dan semua perjanjian yang telah disepakati akan menjadi undang-undang bagi para pembuatnya (Pacta Sunt Servanda).

Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Daerah juga dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri. (UU 23/2014)

Informasi tentang pinjaman daerah tersebar di media dengan surat nomor 900/1102/BPKAD/2021, Perihal: Pinjaman Daerah, Surat tersebut ditandatangani Sekda, yang menjelaskan bahwa Pemprov NTB telah menandatangani MOU utang dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada Jum’at 13 Agustus 2021. Kemudian di samping surat tersebut, ada juga surat yang beredar secara terbatas dengan nomor 500/24/PU/2021 yang berisi pemberitahuan Pinjaman Pemulihan Ekonomi  (PEN) Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur.

Surat-surat tersebut menunjukkan ambisi daerah untuk mendapatkan dana melalui pinjaman, namun bagaimanakah pinjaman daerah terebut diatur oleh hukum. Pinjaman daerah terdiri dari, pertama, pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun anggaran yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan, pinjaman ini hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas.

Kedua, pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran yang harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah, pinjaman ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah.

Ketiga, pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman, pinjaman ini dipergunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemda. (PP 56/2018)

 

Persetujuan atau Pemberitahuan Dewan

 

Terkait variasi pinjaman ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya yaitu, terhadap pinjaman jangka menengah dan panjang wajib mendapat persetujuan dewan, persetujuan ini dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUAPBD. Persetujuan dewan tersebut dalam bentuk keputusan dewan berdasarkan hasil sidang paripurna, yang memuat antara lain penggunaan pinjaman daerah, jumlah pinjaman daerah, jangka waktu pinjaman daerah, dan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan biaya lainnya. Jadi yang disyaratkan adalah keputusan dewan bukan keputusan pimpinan atau alat kelengkapan dewan.

Kalau dalam PMK105/PMK.07/2020 yang diubah dengan PMK 179/PMK.07/2020 dan PMK 43/PMK.07/2021, mensyaratkan pinjaman daerah dengan pemberitahuan dewan, tapi pinjaman ini dalam konteks Covid-19. PMK ini tidak relevan karena berbeda dengan rencana pinjaman Provinsi NTB yang akan digunakan  untuk infrastruktur jalan dan pembangunan rumah sakit.

PMK di atas merupakan pelaksanaan dari PP 23/2020 yang diubah dengan PP 43/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19). Pengaturan pinjaman dalam PMK ini terlihat aneh dari sisi perjanjian, sebab dana pinjaman diberikan pemerintah pusat tapi melalui PT SMI yang merupakan BUMN.

Perjanjian pinjam meminjam sebenarnya berada pada lingkup privat, tapi karena yang meminjam adalah daerah, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD, maka terlihat menjadi urusan publik yang harus mendapat validasi politik, sehingga utuk meminjam hrs mendapatkan legitimasi dewan.

Perjanjian pinjaman daerah adalah dokumen publik yang harus diumumkan dalam berita daerah, dan peraturan menentukan bahwa pinjaman harus dilandasi prinsip transparansi dan kehati-hatian karena berisiko tinggi yaitu risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali.

 

Pertanggungjawaban

 

Jangka waktu pinjaman ditentukan selama 8 tahun dengan pola Kontrak Tahun Jamak (Mutiyears Contract), artinya akan melampaui masa jabatan gubernur, padahal dalam ketentuan tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah.

Ketentuan membatasi masa pinjaman dengan masa jabatan adalah penting untuk menghindari tindakan-tindakan yang akan membebani keuangan daerah dan juga kepala daerah termasuk anggota dewan selanjutnya, karena bisa saja jika diperbolehkan gubernur yang akan berakhir masa jabatan akan melakukan pinjaman yang pada akhirnya akan membebani gubernur selanjutnya, dan ini adalah preseden buruk bagi pemerintahan daerah, dan dewan hanya berfungsi sebagai tukang stempel.

Jika kepala daerah berganti dengan yang baru, maka dia dapat menyangkal dan tidak mengakui pinjaman tersebut, karena tidak terlibat dalam proses pinjaman. Walaupun pinjaman atas nama gubernur tapi yang meminjam adalah gubernur sebelumnya bukan gubernur yang selanjutnya.

Proses pinjaman yang tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan berakibat melanggar aturan atau hukum, konsekuensinya adalah batal demi hukum yg bisa disebabkan karena prosedur atau substansi.

Selamat meminjam. (*)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemprov NTB Ingatkan, Program Desa Berdaya Bukan Alat Kampanye Pilkades

Pemprov NTB Ingatkan, Program Desa Berdaya Bukan Alat Kampanye Pilkades

Desa Berdaya tidak dipolitisasi saat pilkades dan tetap berorientasi pada pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat desa.

Dua Ruas Jalan di Lombok Tengah Gagal Naik Status

Dua Ruas Jalan di Lombok Tengah Gagal Naik Status

Pemkab Loteng meringankan beban infrastruktur melalui peningkatan status dua ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dipastikan pupus

Datangi Pemprov NTB, DPRD Dompu Minta Benahi Terminal Ginte

Datangi Pemprov NTB, DPRD Dompu Minta Benahi Terminal Ginte

Kondisi Terminal Ginte di Kabupaten Dompu kian memprihatinkan. Kerusakan jalan masuk dan keluar terminal, lantai parkir berlubang, hingga fa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer