
Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada nilai nilai Pancasila yang merupakan falsafah serta dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, seyogyanya menjadi sumber hukum dari segala peraturan hukum yang ada.
Dalam doktrin negara hukum di dunia, terdapat dua tipe negara hukum yang lazim dikenal dalam pembelajaran Hukum Tata Negara, yakni Negara Hukum Eropa Kontinental yang melahirkan konsep Rechtsstaat dan Negara Hukum Anglo-Saxon yang melahirkan konsep Rule of Law. Terlepas dari perbedaan sejarah lahir dan unsur-unsurnya, kedua tipe tersebut memiliki kesamaan. Salah satunya ialah jaminan terhadap Hak Asasi Manusia
Berbagai negara di dunia pasti menyebut negaranya sebagai negara hukum, termasuk di Indonesia yang pada Konstitusinya menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Namun untuk melihat apakah negara tersebut adalah negara hukum maka penyelenggaraan negara tersebut harus dianalisis berdasarkan indikator yang ditetapkan pada konsep negara hukum yang lazim dikenal di dunia, yakni Rechtstaat dan The Rule of Law.
Negara Hukum Indonesia dari sudut pandang indikator pada Negara Rechtstaat adalah Pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Adanya jaminan khusus mengenai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi yang termaktub pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adanya peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasusperbuatan melanggar hukum oleh pemerintah Adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai peradilan administrasi negara di Indonesia. (Pasal 24 ayat (2).
Sedangkan Negara Hukum Indonesia dari sudut pandang indikator pada Negara Hukum The Rule of Law adalah Supremasi Hukum Pembukaan UUD NRI 1945 memuat alinea pertama kata “peri keadilan”, dalam alinea kedua terdapat kata “adil”, serta dalam alinea keempat istilah “kemanusiaan yang adil” dan “keadilan sosial”. Semua kata dan istilah tersebut mengandung pengertian yang mengacu kepada negara hukum, karena salah satu tujuan hukum ialah untuk mencapai keadilan. Kemudian pada alinea keempat juga ditegaskan “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Kalimat ini menyata kan bahwa Indonesia menganut paham konstitusionalisme atau sistem konstitusionil. Persamaan di hadapan hukum Persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Hal ini ditegaskan dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Dari kedua indikator negara hukum baik berdasarkan Rechtstaat ataupun Rule of Law ialah keduanya sama-sama menjunjung hak asasi manusia. Maka, pada rumusan masalah selanjutnya ialah bagaimana terkait perlindungan dan implementasi Hak Asasi Manusia.
Untuk melihat hal ini, kita dapat melihat bagaimana pendiri bangsa Indonesia mengkonsepsikan Hak Asasi Manusia kita merumuskan konsep negara Indonesia. Pada masa pra-kemerdekaan, HAM yang diperjuangkan oleh berbagai tokoh maupun organisasi nasional kala itu adalah HAM terkait hak untuk memperoleh kemerdekaan. Pada saat menjelang kemerdekaan, tepatnya ketika sidang BPUPKI 15 Juli 1945, menjadi momentum bersejarah ketika pendiri bangsa berdebat mengenai konsepsi HAM di Indonesia. Dari perdebatan tersebut, muncul pandangan kubu Soekarno serta Soepomo pada satu sisi dan Moh. Hatta serta Moh. Yamin pada sisi yang berbeda. Intisari dari perbedaan pandangan mereka adalah terkait substansi HAM serta eksistensi negara yang oleh masing-masing pihak dikonstruksikan diantara paham kolektivitas yang dinilai sebagai karakter yang bersifat Timur serta paham individualisme, yang notabene dinilai sebagai karakter yang bersifat Barat.
Pada akhirnya, Hatta dan Yamin memang berhasil mendesakkan sejumlah pasal mengenai perlidungan hak-hak sipil dalam batang tubuh UUD 1945 seperti hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Namun Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa pencantuman HAM dalam UUD 1945 bersifat terbatas. Keterbatasan tersebut bukan hanya dalam arti bahwa hak-hak tersebut akan diatur lebih lanjut oleh undang-undang, melainkan juga dalam arti konseptual. Ia berpendapat bahwa konsep HAM pada UUD 1945 pada masa itu adalah Hak Warga Negara (rights of the citizens), dan bukan Hak Asasi Manusia (human rights). Penggunaan konsep Hak Warga Negara itu berarti bahwa secara implisit tidak diakui paham natural rights yang menya takan bahwa Hak Asasi Manusia ialah hak yang dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagai manusia. Sebagai konsekuensi dari konsep tersebut, maka negara ditempatkan sebagai regulator of rights, bukan sebagai guardian of human rights – sebagaimana ditempatkan oleh sistem Perlindungan Internasional HAM.
Terlepas dari sejarah perdebatan dalam BPUPKI, yang dapat direkam adalah bahwa proses legalisasi HAM dalam Konstitusi Indonesia terdapat tarik menarik pandangan, serta terjadi pasang surut pengaturan yang tidak bisa dibantah.
Implementasi Hak Asasi Manusia bukan berarti sebebas-bebasnya.Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang. Namun pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak boleh berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Terkait Hak Asasi Manusia, Indonesia merupakan Negara Hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada hak atau kebebasan individu ataupun menitikberatkan pada kewajiban terhadap negara. Negara Hukum Indonesia meletakkan antara keduanya dalam porsi yang seimbang antara hak dan kewajiban berdasarkan konsep gotong royong dan asas kerukunan. Hal inilah yang merupakan ciri khas dari Negara Hukum Indonesia atau disebut juga sebagai Negara Hukum Pancasila. 23 Philipus M. Hadjon, 2017, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, Jakarta, h.79-80. (*)
* Oleh Kelompok 6, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Malang.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




