
LombokPost - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menetapkan visi ambisius dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029: “NTB Bangkit Bersama Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.” Visi besar ini diterjemahkan ke dalam lima sasaran strategis pembangunan daerah, dengan target-target indikator makro pembangunan yang terbilang tinggi yang mencerminkan semangat percepatan kemajuan daerah di bawah kepemimpinan Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, M.Hub.Int., dan Wakil Gubernur Hj. Indah Damayanti Putri, SE., M.IP. Pertanyaannya, seberapa realistiskah target-target tersebut dapat dicapai dalam lima tahun ke depan?
Kelima sasaran utama dalam RPJMD tersebut meliputi: 1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia; 2. Kenaikan pendapatan per kapita menuju level daerah maju; 3. Penurunan kemiskinan ekstrem dan ketimpangan;4. Penguatan tata kelola dan inovasi pemerintahan daerah; serta 5. Penurunan emisi gas rumah kaca dan intensitas bencana lingkungan menuju Net Zero Emission (NZE).
Dalam opini yang ditulis Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi, bertajuk “Jalan Terjal Menuju NTB Makmur Mendunia” (Lombok Post, 21 Juli 2025), disampaikan bahwa RPJMD adalah dokumen penuh cita-cita. Namun, jika tidak diiringi sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maka ia berisiko menjadi sekadar dokumen retrospektif lima tahun mendatang. Kekhawatiran ini cukup beralasan.
Selama ini, banyak RPJMD daerah di Indonesia terjebak pada target overestimate. Target pertumbuhan ekonomi dipatok tinggi, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan tanpa hambatan fiskal, dan target pengentasan kemiskinan kerap meleset dari kenyataan. Hal ini dapat menimbulkan tiga risiko: 1. Ekspektasi publik yang tidak realistis;
2. Penyusunan anggaran yang tidak berbasis kapasitas; dan 3. Evaluasi kinerja yang bias karena tolok ukur awal terlalu tinggi.
Realitas Sosial dan Ekonomi NTB.
Data BPS (Maret 2024) mencatat jumlah penduduk miskin NTB mencapai 730.880 jiwa (13,61 persen). Angka kemiskinan ekstrem berada di 2,04 persen atau sekitar 215.000 orang. Kabupaten Lombok Utara mencatat 10,83 persen kemiskinan ekstrem, Lombok Timur menyumbang 14,51 persen penduduk miskin, dan Kabupaten Bima sebesar 13,88 persen. Data ini menunjukkan bahwa kantong kemiskinan masih tersebar luas. Tanpa strategi khusus dan koordinasi lintas level pemerintahan, target zero extreme poverty sulit diwujudkan dalam lima tahun.
Kemiskinan bukan semata soal rendahnya angka PDRB, tapi berkaitan dengan ketimpangan struktur ekonomi, akses pasar, lemahnya pemberdayaan, dan belum optimalnya sinergi antarinstansi. Banyak program sektoral berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi terpadu. Padahal, penanggulangan kemiskinan membutuhkan pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum NTB Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Bahas Raperda tentang RPJMD
Target Ekonomi dan Tantangannya
Dalam RPJMD NTB 2025-2029 ditargetkan PDRB per kapita sebesar Rp74,48–81,50 juta pada 2029 dari baseline Rp32,28 juta di 2024. Artinya, dibutuhkan peningkatan lebih dari 125 persen dalam lima tahun, yang secara teoritis mensyaratkan pertumbuhan ekonomi nominal dua digit setiap tahun. Dengan struktur ekonomi NTB yang masih bergantung pada sektor primer dan rentan terhadap gejolak harga komoditas, target ini cenderung ambisius.
Meski begitu, target Indeks Ekonomi Biru (IBEI) dari 54,53 menjadi 85,72 masih tergolong masuk akal, mengingat NTB adalah provinsi kepulauan dengan potensi kelautan yang besar. Namun, pencapaiannya tetap membutuhkan penguatan infrastruktur maritim, tata kelola pesisir, dan investasi sektor biru secara terpadu.
Kontribusi sektor industri pengolahan ditargetkan meningkat menjadi 7,5 persen dari PDRB (naik dari 3,87 persen pada 2024). Ini memerlukan terobosan pada ketersediaan bahan baku, penguatan SDM industri, dan penciptaan kawasan industri yang efisien dan terkoneksi.
Target penurunan emisi GRK sebesar 39,77 persen masih belum dilengkapi baseline yang kuat. Minimnya insentif hijau dan tantangan dalam transisi energi bersih menjadi hambatan utama.
Indikator Sosial dan Institusional.
Target indeks modal manusia (0,55), inovasi (81,20), dan daya saing (3,72) relatif realistis jika investasi pada pendidikan vokasi, layanan kesehatan dasar, dan digitalisasi layanan publik terus diperkuat. Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,40–9,90 persen dan rasio Gini ke 0,357–0,369 masih dapat dicapai melalui penguatan program pemberdayaan, UMKM, bantuan sosial yang tepat sasaran, penciptaan lapangan kerja produktif, dan pengendalian harga kebutuhan pokok.

Penutup: Perencanaan Realistis untuk Pembangunan Progresif
Beberapa target RPJMD NTB 2025–2029 memang perlu disesuaikan dengan kapasitas fiskal, daya dukung sumber daya, dan dinamika global. Pemerintah NTB disarankan untuk: 1. Menyusun target berbasis data (evidence-based planning); 2. Fokus pada 2–3 sektor unggulan seperti Ketahanan pangan (agroindustri), ekonomi biru, dan pariwisata hijau;
3. Mengoptimalkan peran desa dalam pembangunan; dan4. Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta dan pemerintah pusat.
Sebagaimana ditegaskan oleh Amartya Sen, peraih Nobel bidang Ekonomi: “Development has to be more concerned with enhancing the lives we lead and the freedoms we enjoy.” Pembangunan bukan semata soal angka, tetapi tentang membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan ketimpangan struktural.
Seperti yang kita pahami bersama bahwa RPJMD adalah kompas pembangunan. Namun, kompas tidak berguna jika nakhoda dan awak kapal tidak berlayar dalam arah yang sama. Visi besar harus diimbangi dengan target yang realistis, strategi yang matang, dan komitmen yang konsisten. Jika tidak, lima tahun mendatang kita mungkin hanya akan menulis RPJMD baru dengan narasi serupa—sambil bertanya lagi: kenapa kemiskinan ekstrem di Provinsi tercinta ini belum juga hilang? (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




