Perpanjangan Insentif PPN Sektor Perumahan Tahun Anggaran 2026

Oleh: Slamet Wahyudi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

LombokPost--Dengan pertimbangan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan dukungan nyata pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah resmi Kembali memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2026 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025 (PMK-90/2025).

Perpanjangan insentif yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2026 ini merupakan keberlanjutan kebijakan insentif PPN yang telah diberikan pada tahun 2023, 2024 dan 2025. Kebijakan lalu ini sangat berpengaruh positif tidak hanya bagi konsumen sebagai pihak yang membutuhkan, pun bagi pengembang lokal sebagai penyedia, sehingga meningkatkan serapan tenaga kerja lokal, serapan bahan bangunan lokal, dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dua Jenis Rumah

 Dalam aturan baru tersebut, insentif PPN DTP berlaku untuk penyerahan dua jenis rumah, yaitu rumah tapak dan satuan rumah susun. Rumah tapak adalah bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko (ruko) atau kantor (rukan), sedangkan satuan rumah susun, adalah satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.

Lebih lanjut beleid itu menjelaskan, insentif PPN DTP diberikan terhadap PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas di hadapan notaris serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

BAST paling sedikit memuat nama dan NPWP Pengusaha kena Pajak (PKP) penjual; nama dan NPWP/NIK pembeli; Harga Jual rumah tapak atau satuan rumah susun; tanggal serah terima; kode identitas rumah yang diserahterimakan (tersedia dalam aplikasi Sikumbang); pernyataan bermeterai telah dilakukan serah terima bangunan; dan nomor BAST.

Baca Juga: Tak Terbantahkan, Tren Penurunan Performa AC Milan Terus Terjadi

BAST harus didaftarkan oleh PKP penjual dalam aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

Syarat dan Ketentuan Berlaku