LombokPost - Pada bulan Maret 2026 telah hadir Surat Edaran Kemdikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Relaksasi Pembiayaan Komponen Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN melalui Dana BOSP Satuan Pendidikan. Surat Edaran Kemdikdasmen ini lahir dari hadirnya Kepmen PAN RB No 16 tahun 2025 tentang PPPK PW serta kemampuan fiskal daerah. Keberadaan PPPK PW dan kemampuan fiskal daerah menghadirkan realita honor yang diterima PPPK PW.
Dengan hadirnya SE itu, dalam bulan April, upaya menghadirkan BOSP sebagai sumber pembiayaan gaji pendidik dan tenaga kependidikan sedang ramai dibicarakan. Tentu saja satuan pendidikan sebagai pengendali langsung BOSP memerlukan kepastian pemberlakuannya dengan izin yang diterima pemda dari Kemdikdasmen.
Keberadaan PPPK PW pada satuan pendidikan tidak hanya pendidik, namun juga tenaga kependidikan. Setiap satuan pendidikan memiliki jumlah PPPK PW yang berbeda. Ada sekolah dengan PPPK PW pendidik dan tenaga pendidik, sekolah lain PPPK PW tenaga kependidikan saja.
Baca Juga: Jangan Sampai Ada PPPK Jadi Panitia!
Menghadirkan pembayaran honor melalui BOSP sejatinya bukan barang baru. Beberapa tahun berlalu juknis BOS memberi ruang honor non ASN diperbolehkan dibayarkan maksimal 20 persen bahkan pernah sampai 50 persen dengan ketentuan yang jelas terkait syarat honorer yang boleh dibayar.
Kehadiran surat edaran ini tentu tidak menjadikan juknis BOSP menjadi berubah. Besaran BOSP yang dapat dipergunakan untuk honor demikian juga dengan kriteria honorer selain PPPK PW yang dapat dibayarkan melalui BOSP. Semua termuat pada juknis yang harus dijadikan rujukan sesuai isi edaran nomor 6 tentang relaksasi.
Dalam juknis BOS 2026, aturan BOSP untuk honor maksimal 20 persen dari jumlah di terima satuan pendidikan. Ketentuan ini berlaku bagi guru honorer dan tenaga kependidikan status honorer terdaftar dalam dapodik. Kecuali jasa tukang kebun dan penjaga malam yang cukup dengan surat keputusan pengangkatan dari kepala sekolah.
Baca Juga: Nasib PPPK Paro Waktu KLU Terancam Aturan Belanja Pegawai 30 Persen, Pemda Putar Otak Cari Solusi
Banyak satuan pendidikan sejatinya sebelum Surat Edaran 6 tahun 2026 keluar telah menggunakan BOSP sebagai sumber pembiayaan untuk honor tenaga kependidikan yang terdaftar dapodik. Bahkan satuan pendidikan negeri yang kecil pun telah mengalokasikan BOSP untuk honor tenaga non ASN terdaftar dapodik jauh sebelum moratorium BPP dikeluarkan pemda.
Hapusnya honorer yang dibiayai dari sumber BOSP di sekolah lebih di sebabkan oleh karena perubahan status dari honorer menjadi PPPK PW.
Status PPPK PW merupakan status yang tidak dibenarkan untuk mendapatkan honor dari dua sumber. Sehingga sekolah tidak berani mengalokasikannya dalam RKAS. kalaupun diianggarkan satuan pendidikan belum berani melakukan pembayaran karena perubahan status itu.
Hari ini dengan hadirnya Surat Edaran 6 tahun 2026 terbuka bagi satuan pendidikan untuk memberikan honor dari BOSP untuk PPPK PW dan pendidik serta tenaga kependidikan terdaftar dapodik.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
