Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kampus Tak Boleh Jadi Menara Gading, Prof Ali Tekankan Sinergi Kampus, Pemda, dan Masyarakat

A
Penulis: Ali Rojai❯
Calon Rektor Unram Prof Muhamad Ali
Calon Rektor Unram Prof Muhamad Ali

LombokPost-Sinergi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan daerah berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diyakini mampu menghadirkan solusi konkret berbasis ilmu pengetahuan dan riset untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.


Advertisement

Penegasan itu disampaikan Prof Muhamad Ali. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat keilmuan, tetapi juga harus tampil sebagai agen perubahan yang aktif mendukung agenda pembangunan daerah berkelanjutan bersama pemerintah daerah.

Prof Ali menekankan, pendekatan akademik dan ilmiah yang dimiliki perguruan tinggi harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan potensi lokal. Mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengelolaan lingkungan, persoalan sosial, hingga penguatan ekonomi daerah.

“Perguruan tinggi tidak boleh terjebak sebagai menara gading. Kampus harus hadir di tengah masyarakat dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan serta mengimplementasikan pembangunan daerah berkelanjutan,” ujar Prof Ali, Rabu (31/12).

Advertisement

Prof Ali menjelaskan, sinergi perguruan tinggi dan pemerintah daerah diwujudkan melalui berbagai program konkret. Di antaranya pengembangan SDM, riset dan kajian ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta dukungan penyusunan kebijakan publik berbasis data dan riset.

Dalam pengembangan SDM, perguruan tinggi berperan menyiapkan generasi muda yang kompeten dan berdaya saing. Kampus juga berkontribusi meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pendidikan lanjutan, pelatihan, serta program beasiswa yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah berkelanjutan.

Di bidang riset, kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi potensi serta mencari solusi atas persoalan lokal. Hasil penelitian tersebut menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis bukti atau evidence based policy.

Advertisement

Sementara itu, melalui program pengabdian kepada masyarakat seperti KKN tematik dan pemberdayaan desa, perguruan tinggi menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung di tengah masyarakat. Program ini dinilai efektif mempercepat pembangunan daerah, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal.

Tak hanya itu, perguruan tinggi juga berperan dalam penyusunan policy paper, kajian strategis, serta pengembangan inovasi dan kewirausahaan sosial yang mendorong daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.

Dalam kerangka kolaborasi pentahelix, pimpinan universitas berperan sebagai penghubung antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan media.

“Sejumlah perguruan tinggi telah menjalin MoU dengan pemerintah daerah, seperti Universitas Mataram dengan Pemprov NTB serta UIN Mataram dengan Bapperida Lombok Tengah. Namun kolaborasi ini masih perlu dimaksimalkan,” ujar Prof Ali.

Ia menegaskan, dengan peran sebagai pusat pengembangan SDM unggul, mitra riset dan inovasi, pelaksana pengabdian masyarakat, serta jembatan konektivitas global, perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah berkelanjutan dan inklusif.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KKN UMMAT Kelompok 48 Ajak Warga Desa Giri Sasak Wujudkan Generasi Sehat dan Melek Digital

KKN UMMAT Kelompok 48 Ajak Warga Desa Giri Sasak Wujudkan Generasi Sehat dan Melek Digital

KKN UMMAT Kelompok 48 edukasi warga Giri Sasak tentang pencegahan stunting dan keamanan digital untuk membangun generasi sehat serta cerdas.

Mahasiswa KKN Universitas Hamzanwadi Rampungkan Pengabdian, Tinggalkan Program Berkelanjutan

Mahasiswa KKN Universitas Hamzanwadi Rampungkan Pengabdian, Tinggalkan Program Berkelanjutan

Universitas Hamzanwadi Pancor secara resmi menarik mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Membangun Desa. Salah satunya ialah Kelompok 15

WFH Masih Berlaku di Pemprov NTB, Loyalitas ke Pusat Jadi Alasan

WFH Masih Berlaku di Pemprov NTB, Loyalitas ke Pusat Jadi Alasan

Pemprov NTB masih menerapkan WFH bagi ASN, dengan pelaksanaannya disesuaikan kebutuhan OPD tanpa mengganggu kinerja dan pelayanan publik.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer