Pemprov NTB Lantik Kepala SMA/SMK Negeri Definitif, 38 Posisi Masih Kosong

LombokPost - Pemprov NTB menetapkan sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) menjadi kepala sekolah definitif melalui pelantikan kepala SMA/SMK, Senin (26/1). Dengan status definitif, para pimpinan sekolah diharapkan mampu melahirkan inovasi pendidikan serta meningkatkan kualitas belajar mengajar di NTB.

Beberapa pimpinan yang dilantik di antaranya Kepala SMAN 3 Mataram Yuspita Martiningrum, dan Baiq Rauhun sebagai Kepala SMAN 1 Batulayar.

Selain itu, dilantik pula Ahmad Sabli sebagai Kepala SMKN 1 Lingsar, Musrifin sebagai Kepala SMAN 1 Gunungsari, serta sejumlah kepala sekolah lainnya.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan, pelantikan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kewenangan penuh bagi para kepala sekolah. Penetapan status definitif ini diharapkan menghapus keraguan dalam mengeksekusi program strategis.

“Tujuannya agar yang sebelumnya Plt bisa ditetapkan sebagai kepala sekolah definitif dan tentunya bisa lebih memajukan dunia pendidikan melalui inovasi-inovasi mereka,” ungkap Dinda, sapaan akrab Wagub NTB

Pemprov NTB juga menyiapkan agenda besar berikutnya, yakni seleksi calon kepala sekolah (cakep) untuk mengisi puluhan posisi yang kosong. Seleksi ini tengah disiapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) NTB sebagai syarat mutlak pengangkatan yang didanai melalui APBD.

Plt Kepala Disdikpora NTB Surya Bahari mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 38 sekolah yang dipimpin Plt. Dari total 56 sekolah yang kosong sebelumnya, baru 18 posisi yang terisi melalui pergeseran.

“Minggu depan kami sudah rancang pelaksanaan seleksinya. Proses seleksi kepala sekolah ini direncanakan berlangsung kurang lebih selama dua minggu,” ujar Surya.

Menurut Surya, seleksi kali ini ditempuh melalui jalur nonreguler untuk menghindari kekosongan pimpinan yang terlalu lama. Langkah ini diambil agar roda organisasi sekolah tetap berjalan maksimal. Seluruh proses seleksi dipastikan didanai melalui APBD.

Tahapan seleksi cakep dimulai dari seleksi administrasi, dilanjutkan Computer Assisted Test (CAT), dan diakhiri dengan wawancara. Melalui rangkaian ini, Surya berharap mendapatkan figur pimpinan yang memiliki kompetensi serta visi inovatif.

Ia menegaskan, urgensi pengisian jabatan definitif sangat krusial dibandingkan Plt. Dari sisi kewenangan dan psikologis, kepala sekolah definitif dinilai lebih leluasa berinovasi.

“Kepala sekolah kalau sudah definitif, inovasinya bisa jalan. Tapi kalau masih Plt, kadang ada saja kendala dalam menggerakkan guru atau melakukan inisiatif baru,” jelas Surya.

Nantinya, peserta yang lulus hingga tahap wawancara akan didefinitifkan untuk satu periode awal sambil mengikuti diklat tingkat nasional. Jika performa dinilai baik dan lulus diklat, jabatan tersebut dapat berlanjut. Sebaliknya, evaluasi kinerja akan menjadi dasar rolling atau pergeseran jabatan.

Melalui seleksi yang transparan, Surya berharap seluruh satuan pendidikan tidak lagi terkendala masalah administratif pimpinan. Dengan kepemimpinan yang kuat, fokus pada prestasi siswa dan inovasi pendidikan di NTB diharapkan menjadi prioritas utama.