LombokPost--Empat SMP negeri di Kota Mataram terancam tidak disalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat.
Karena data pokok pendidikan (Dapodik) invalid atau belum diakui.
”Kalau sampai 31 Agustus ini masih invalid maka dana BOS tidak akan dibayarkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf pada Lombok Post, Selasa (28/8).
Diutarakan, persoalan ini membuat pihaknya terus melakukan konsultasi dengan Kemendikbudristek.
Juga kordinasi dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) NTB sesuai arahan Kemendikbudristek di Metadata bagi sekolah yang ditolak datanya.
”Mudah-mudahan usulan terakhir bisa diakui statusnya. Setelah diakui nanti ada surat pertanggungjawaban mutlak dari pemda. Sehingga tahun depan tidak melakukan lagi,” urainya.
Dibeberkan, invalid data di empat sekolah terjadi karena menambah rombongan belajar (rombel).
Sementara data di Dapodik sebelumnya terbaca satuan pendidikan tidak memiliki ruang kelas.
”Tambahan rombel ini yang membuat invalid,” ucap mantan ketua PGRI NTB ini.
Mestinya kata dia, untuk mengatasi banyaknya siswa pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini tidak dilakukan penambahan rombel.
Melainkan, menambah jumlah siswa per rombel dengan batas maksimal 50 orang.
”Kayak di SMPN 2 Mataram harusnya tidak menambah rombel, siswa di dalam setiap rombel bisa sampai 45 orang,” ujarnya.
Adapun sekolah yang invalid atau belum diakui datanya oleh Kemendikbudristek yakni SMPN 2 Mataram, SMPN 5 Mataram, SMPN 17 Mataram, dan SMPN 19 Mataram.
”Persoalan ini sudah kita komunikasikan dengan BPMP NTB, mudah-mudahan hari ini (kemarin, Red) dibuka,” pungkasnya. (jay/r9)
Editor : Kimda Farida