LombokPost- Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di NTB masih menjadi persoalan serius. ATS di NTB dipengaruhi faktor ekonomi, pekerja anak, dan perkawinan anak yang tinggi di beberapa daerah. Kondisi ini membuat banyak anak memilih bekerja atau menikah dini daripada melanjutkan pendidikan.
Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB Katman menjelaskan, ATS di NTB merupakan masalah kompleks.
Faktor sosial, budaya, hingga administrasi kependudukan ikut berperan. Salah satu faktor dominan adalah banyak anak bekerja sejak usia dini sehingga meninggalkan sekolah.
“Selain pekerja anak, perkawinan anak juga menjadi faktor krusial yang membuat angka ATS di NTB tetap tinggi. Anak yang menikah dini hampir pasti tidak melanjutkan sekolah,” ujar Katman.
Fenomena ini tidak hanya berdampak pada satu generasi. Anak dari pasangan yang menikah dini berpotensi mengalami hal sama, yakni tidak mendapatkan akses pendidikan layak. Karena itu, ATS di NTB berisiko menjadi masalah sosial berulang jika tidak ditangani serius.
Menurut Katman, penanganan ATS tidak bisa hanya dilakukan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan orang tua.
Selain itu, validasi data menjadi langkah penting menekan angka ATS. Banyak anak sebenarnya belajar di pondok pesantren, madrasah, atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Namun mereka tetap tercatat ATS karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum terhubung dengan Dapodik.
“Ini harus segera disinkronkan,” kata Katman.
Pemerintah juga diminta lebih aktif menyisir wilayah kantong ATS agar data benar-benar valid. Dengan data akurat, program penanganan ATS dapat berjalan efektif.
Sejumlah simulasi program penanganan telah dilakukan dengan pendekatan nyata di lapangan, bukan sekadar konsep di atas kertas. Program pengentasan ATS di NTB diharapkan berjalan berkelanjutan agar hasilnya tidak bersifat sementara.
Katman menegaskan, jika program penanganan ATS hanya dilakukan dalam satu tahun anggaran, besar kemungkinan angka akan kembali meningkat. Dibutuhkan sistem pemantauan dan layanan pendidikan konsisten, baik melalui jalur formal maupun nonformal.
“Penanganan ATS di NTB harus dilakukan secara berkelanjutan. Tanpa sistem yang konsisten, angka ATS bisa kembali muncul di masa mendatang,” pungkas Katman.
Editor : Redaksi Lombok Post