Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu NTB Ingatkan Caleg Soal Bagi-bagi Duit

FR

Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu NTB, Suhardi.
Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu NTB, Suhardi.
LombokPost--Jelang hari pemilihan, peserta pemilu dan tim pemenangan kembali diingatkan untuk tidak melakukan praktik politik uang. Termasuk menghindari praktik serupa seperti membagikan sembako.


Advertisement

 

Komisioner Bawaslu NTB Suhardi menegaskan pembagian sembako pada masa kampanye dapat dikategorikan sebagai praktik politik uang. “Kalau sudah bagi sembako itu masuk politik uang. Sehingga bisa dijerat tindak pidana pemilu," kata Suhardi.

 

Advertisement

Praktik politik uang memang menjadi salah satu yang mendapatkan atensi khusus dari Bawaslu. Suhardi menegaskan pihaknya bersama kejaksaan dan kepolisian di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan menindak dengan tegas pelaku tindak pidana pemilu.

 

Politik uang cukup rawan terjadi. Tidak hanya di masa kampanye, tapi juga masa tenang dan bahkan hari pemungutan suara. “Jika ada temuan yang mengarah ke pidana pemilu, Bawaslu melalui kajian mendalam akan dengan tegas menindaklanjutinya,” ujar Suhardi.

Advertisement

 

Ia mengingatkan sanksi berat yang bisa diterima oleh peserta pemilu jika terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Tidak hanya dibatalkan sebagai peserta pemilu, tapi juga akan mendekam di balik jeruji tahanan.

 

Jika peserta pemilu melakukan pelanggaran, ancaman pidananya adalah penjara paling lama dua tahun. Dalam pasal 278 ayat 2 disebutkan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta untuk setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung.

 

Diterangkan juga pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta akan dikenakan kepada setiap orang yang sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih, untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu.

 

“UU Pemilu semua sanksi dan ancaman pidana sudah tercantum dengan jelas. Terlebih untuk penyelenggara, sanksinya pidananya ditambah sepertiga,” tegasnya.

 

Pengamat politik NTB Dr Agus menerangkan praktik politik uang dalam temuannya di tahun 2019 sudah mengalami perubahan. Jika sebelumnya transaksi dilakukan dari peserta pemilu ke pimilih, di tahun 2019 ditemukan praktik politik uang juga terjadi dari peserta pemilu ke penyelenggara pemilu. “Perubahan ini mesti menjadi atensi semua pihak,”  kata Agus. (tih/r2)

 

 

Advertisement
Editor : Redaksi Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bawaslu NTB Ingatkan Bahaya Politik Uang

Bawaslu NTB Ingatkan Bahaya Politik Uang

Praktik politik uang (money politics) masih menjadi ancaman serius dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, bahkan Pilkades.

Bawaslu NTB Perkuat Konsolidasi Demokrasi, Gerindra Soroti Pemilu 2024 

Bawaslu NTB Perkuat Konsolidasi Demokrasi, Gerindra Soroti Pemilu 2024 

Bawaslu NTB terus memperkuat pencegahan dan konsolidasi demokrasi dengan partai politik, organisasi masyarakat, hingga sejumlah lembaga.

Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Sebut Hanura Siap Hadapi Verifikasi Pemilu 2029

Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Sebut Hanura Siap Hadapi Verifikasi Pemilu 2029

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB melanjutkan agenda konsolidasi demokrasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer