Mahkamah Konstitusi Terima 12 Permohonan Gugatan PHPU dari NTB

“Jadi setelah tanggal 23 Maret mereka dapat tanda terima. 12 pengajuan perkara ini dapat tanda terima, yang selanjutnya sampai tanggal 26 diberi waktu untuk melakukan perbaikan terhadap semua dokumen laporan yang diserahkan,” kata Kordiv Hukum dan Penyeleseian Sengketa Bawaslu NTB Suhardi pada Lombok Post, kemarin (24/3).
12 permohonan PHPU yang sudah diterima MK tersebut terdiri dari permohonan perseorangan dan partai. Kata Suhardi, dalam proses perbaikan, salah satu yang bisa saja diminta MK adalah meminta persetujuan partai bagi Caleg perseorangan yang mengajukan PHPU.
“Bisa juga persetujuan yang sudah diberikan ditarik. Poinnya laporan akan diregister setelah dokumen lengkap,” terangnya.
Adapun materi permohonan PHPU yang baru diterima belum diketahui dengan pasti oleh Bawaslu NTB. Suhardi menjelaskan informasi sepenuhnya baru bisa diakses pihaknya setelah laporan diregister. Selanjutnya setelah diregister pihaknya mesti melakukan persiapan untuk memberi keterangan dalam sidang pendahuluan.
“Yang bisa kita identifikasi adalah yang ada pemohonannya langsung. Seperti Caleg Golkar di DPRD Provinsi NTB Dapil 6. Dapil 6 itu kan Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Jadi dari sekarang kita sudah minta kawan-kawan Bawaslu di tiga Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan seluruh hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran yang ada," tuturnya.
Adapun dari 12 permohonan PHPU yang sudah diterima MK untuk NTB terdiri dari perseorangan, nasional, dan partai politik. Permohonan perserorangan antara lain adalah PHPU DPD NTB RI Lalu Gede Wiresakti, PHPU Mus Mulyadin PKS Kabupaten Dompu, PHPU Demokrat Kota Mataram Muhammad Zamharir, dan PHPU Golkar Provinsi NTB M Tahir.
Selanjutnya permohonan PHPU nasional yang lokus laporannya mencakupi NTB terdiri dari PHPU Timnas AMIN, dan permohonan PHPU Ganjar-Mahfud. Enam permohonan PHPU lainnya terdiri dari PHPU partai yang terdiri dari Gerindra Provinsi NTB, PAN Provinsi NTB, PPP Provinsi NTB, Nasdem Provinsi NTB, Hanura Provinsi NTB, dan PKS Kabupaten Lombok Barat.
Kendati 12 permohonan tersebut belum diregister, Bawaslu NTB sudah mesti bersiap untuk memberi keterangan. Kata Suhardi, apalagi dengan perubahan peraturan MK yang memberikan waktu dua hari bagi Bawaslu untuk menyiapkan keterangannya untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
Suhardi juga menerangkan permohonan PHPU partai di Provinsi NTB tersebut bukan diajukan oleh pengurus wilayah, melainkan langsung DPP. “Jadi kalau misalnya permohonan PHPU Gerindra NTB, itu yang tanda tangan langsung Prabowo Subianto dan Sekjennya,” terangnya.
PHPU Lebih Banyak Dari 2019
Sementara itu hingga sore kemarin Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat sebanyak 273 perkara telah didaftarkan sebagai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024. Perkara yang didaftarkan itu dengan rincian, dua gugatan hasil Pilpres 2024, 259 gugatan hasil Pileg DPR/DPRD 2024 dan 12 gugatan terkait hasil Pileg DPD RI.
Ketua MK Suhartoyo mengatakan, jumlah permohonan sengketa Pemilu 2024, baik sengketa hasil Pilpres maupun maupun sengketa Pileg, lebih banyak dibandingkan PHPU tahun 2019. Jumlah ini sedikit lebih banyak dari permohonan PHPU Tahun 2019 yakni 262 perkara.
“Kalau secara jumlah masih banyak yang sekarang. Dulu kan 262, ini prediksinya bisa lebih,” kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Minggu (24/3).
Suhartoyo menuturkan, jumlah permohonan PHPU 2024 masih dapat berubah, karena petugas masih melakukan proses verifikasi terhadap berkas permohonan yang masuk. Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) telah diterima pemohon setelah berkas permohonan diverifikasi.
Kemudian, petugas akan menginput permohonan di laman mkri.id berdasarkan AP3 yang diterbitkan. Menurutnya, PHPU Pileg, MK menerima permohonan dari partai politik (parpol) maupun calon legislatif (caleg) itu sendiri atau perseorangan.
“Jumlah akan meningkat, karena yang perseorangan nanti akan dikeluarkan (dari permohonan yang diajukan partai). Karena kan pengajuan permohonan itu bisa partai, bisa perorangan, Peraturan MK-nya kan begitu,” ucap Suhartoyo.
Baca Juga: Ditjen Bina Keuda Dorong Pemda Perkuat Pengelolaan BUMD untuk Tingkatkan Perekonomian dan Pembangunan Daerah
Permohonan sengketa Pilpres didaftarkan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pada Jumat (22/3). Serta, kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pada Sabtu (23/3).
Selain pihak capres-cawapres, partai politik juga turut menggugat hasil Pileg 2024. Mereka di antaranya Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Perindo, PAN, Partai Adil Sejahtera Aceh, PBB, dan Partai Demokra (tih/r2)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




