Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Waspada, Politik Uang  di Masa Tenang 

Sn

 


Advertisement

Suhardi Fatih/Lombok Post
Suhardi Fatih/Lombok Post
 

LombokPost-Memasuki masa tenang Pilkada serentak tahun ini, Bawaslu NTB akan melakukan patroli pengawasan. Pengawasan jelang hari pungut hitung suara ini dilakukan secara massif salah satunya melalui imbauan pencegahan di masjid dan gereja. 

“Kami bikin patroli pengawasan. Sebagai langkah pencegahan kami minta ke seluruh ta’mir masjid, sudah konfirmasi ke Islamic Centre salah satu materi khutbahnya mengenai itu,” kata Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri Minggu (24/11). 

Advertisement

Dirinya mengatakan, jelang jari H pemungutan suara ini yang menjadi fokus dan rawan terjadi adalah aktifitas politik uang dan politisasi sara. Sehingga pencegahan melalui masjid dan gereja ini diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. 

Begitu juga dengan Ketua Bawaslu Lombok Barat (Lobar) Rizal Umami mengatakan, masa tenang menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu. Dirinya menyoroti potensi pelanggaran seperti politik uang, yang kini semakin sulit dideteksi karena dapat dilakukan melalui metode yang lebih canggih, seperti transfer digital.  

Advertisement

“Hari tenang ini adalah hari yang tidak benar-benar tenang bagi Bawaslu. Potensi pelanggaran, seperti politik uang atau kampanye terselubung, tetap terbuka. Kami harus waspada penuh,” tegasnya.  

Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak yang aman dan nyaman, Rizal mengingatkan pentingnya komitmen bersama dari semua pihak. Aktivitas kampanye, baik dalam bentuk Alat Peraga Kampanye (APK) maupun ajakan terselubung, harus dihentikan selama masa tenang.  

“Kampanye di luar jadwal tetap akan kami tindak sesuai aturan. Tidak ada ruang untuk pelanggaran, karena fokus utama kami adalah menjaga kondusifitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi ini,” jelasnya. 

Bawaslu berharap masa tenang dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi seluruh tahapan Pilkada, memastikan seluruh elemen masyarakat siap menyambut hari pemungutan suara tanpa gangguan.  Dengan pengawasan ketat dan penertiban APK yang tegas, masa tenang diharapkan benar-benar menciptakan suasana damai dan kondusif menuju Pilkada Serentak tahun ini yang demokratis dan berkualitas.

Bawaslu Sasar Semua Jenis Akun Sosmed Paslon

Selain itu Bawaslu NTB juga  mengingatkan semua paslon di Pilkada serentak NTB untuk mentaati peraturan tidak boleh berkampanye dalam bentuk apapun di masa tenang. Baik secara fisik atau pun melalui media sosial. Selain melakukan patroli langsung, Bawaslu juga akan menggencarkan patroli siber di jagat maya.  

 “Negara sudah memberikan waktu untuk berkampanye. Sekarang masa kampanye sudah habis. Kita berharap semua paslon menghormati tahapan ini,” kata Komisioner Bawaslu NTB Suhardi pada Lombok Post, Minggu (24/11).  

Kampanye dalam bentuk apapun tidak dipebolehkan bagi paslon. Begitu juga seluruh tim pemenangan. Bawaslu akan menyoroti akun-akun kampanye paslon di media sosial. Bagi yang legal atau terdaftar di KPU atau pun yang tidak terdaftar.

“Untuk akun-akun kampanye paslon, kita imbau untuk segera dihentikan. Kami Bawaslu akan patroli. Tidak hanya patroli fisik dari kampung ke kampung, tapi juga siber. Jika kami temukan, yang legal kita tindak, apalagi yang ilegal,”  tegasnya.

Selain mengaktifkan pengawasan di jagat maya, Bawaslu juga menekankan akan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran. Kata Suhardi, jika ada laporan, pihaknya akan menindak tegas.

“Jangan sampai hari tenang dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak konstruktif di tengah upaya kita bersama untuk memperbaiki kualitas Pilkada kita. Kita sudah instruksikan kepada jajaran pengawas sampai di tingkat TPS,” ujarnya. 

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri menegaskan hal senada. Dalam upaya pencegahan, Bawaslu NTB telah melayangkan surat pemberitahuan pada seluruh paslon untuk menaati semua aturan di masa tenang.

Kampanye dalam bentuk apapun di masa tenang tidak diperbolehkan. Apakah itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Hasan mengingatkan, paslon yang melaksanakan kampanye di masa tenang akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 10 tahun 2017 tentang Pilkada.

“Itu dapat sanksi pidana. Kalau masif melakukan kampanye, itu bisa masuk Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). TSM itu sanksinya sampai pembatalan sebagai paslon,” tegasnya.

Adapun mengenai akun-akun sosial media paslon, Komisioner KPU NTB Agus Hilman menuturkan jika sejauh ini tidak banyak paslon yang melaporkan official akun kampanyenya. Hal itu jugalah yang menjadi kesulitan tersendiri bagi KPU untuk meminta para paslon menutup akun-akun kampanye tersebut.

“Berkaitan dengan akun-akun yang terdaftar, kami sudah sampaikan untuk dinonaktifkan. Namun sekali lagi, rata-rata yang kita ketahui ini memang tidak banyak,” paparnya. (chi/tih/r2)

Advertisement
Editor : Pujo Nugroho
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Inspektorat NTB Pelototi Penggunaan Dana Desa Berdaya

Inspektorat NTB Pelototi Penggunaan Dana Desa Berdaya

Inspektorat NTB memperketat pengawasan Desa Berdaya, mulai pencairan anggaran hingga realisasi program, untuk mencegah penyimpangan.

Pemkab Lobar Targetkan 33 Ruas Jalan Rampung Desember

Pemkab Lobar Targetkan 33 Ruas Jalan Rampung Desember

Pemkab Lobar tengah memacu pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di 33 ruas jalur strategis. Sebagai upaya nyata ekonomi masyarakat.

Bulog dan Polda Perketat Pengawasan Distribusi Beras SPHP, Jaga Stabilitas Pangan NTB

Bulog dan Polda Perketat Pengawasan Distribusi Beras SPHP, Jaga Stabilitas Pangan NTB

Bulog berkolaborasi dengan Polda NTB dalam pengawasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar berjalan sesuai kete

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer