Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan NTB Minta Data Proyek DAK di Semua OPD Dibongkar Ulang

nF

 


Advertisement

Hamdan Kasim
Hamdan Kasim
 

LombokPost - DPRD NTB berencana membongkar data Dana Alokasi Khusus (DAK) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB. Upaya tersebut dilakukan atas dasar temuan pengerjaan DAK fisik bermasalah di lingkup Dinas Dikbud NTB. Untuk mengusut tuntas semua DAK yang diduga bermasalah, DPRD NTB akan mengajukan hak interpelasinya. 

Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim menegaskan akan mengajukan hak interpelasi setelah menemukan persoalan pada pembangunan 6 sekolah di NTB.

Advertisement

"Saya cek satu sekolah di Kecamatan Jonggat Lombok Tengah itu konstruksinya bermasalah. Dari pagu anggaran Rp 1,4 miliar, jadinya malah tanpa keramik, tangga, dan tanpa instalasi listrik. Perencanaan macam apa ini?” kata Hamdan saat ditemui awak media di kantornya, Kamis (2/1).

Hak interpelasi diperlukan mengingat temuan itu merupakan DAK tahun 2023. Kendati demikian, politisi partai Golkar itu menegaskan pengerjaan proyek DAK di semua sekolah harus dievaluasi. 

Advertisement

“Bahkan saat turun kami mendengar adanya komplain dari wali murid. Siswa duduk di lantai yang berdebu. Bahkan pihak ketiga diberikan uang oleh dinas untuk finishing proyek itu," bebernya.

Realisasi alokasi DAK di Dinas Dikbud NTB yang masih di bawah 60 persen pada 2024 juga dinilai mesti dievaluasi dengan serius. Hamdan bahkan menilai realisasi tersebut gagal total. 

Lemahnya realisasi DAK di Dinas Dikbud NTB akan ditanggulangi dengan meminta dikembalikannya pengerjaan DAK ke model swakelola. 

“Kita minta dikembalikan model swakelola murni saja. Pihak sekolah bisa hadirkan konsultan,” sambungnya. 

Dari temuan itu, Hamdan menilai semua DAK di masing-masing OPD mesti dibongkar. Menurutnya, dari 6 sekolah yang memiliki DAK cukup parah, tidak menutup kemungkinan ada persoalan lain dalam DAK tersebut. 

“Seperti ini model pengelolaannya sangat mungkin ada permainan,” tegas Hamdan.

Sebagai penguat, Hamdan menyebut kasus operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Bidang SMK di Dikbud NTB Ahmad Muslim yang diamankan penyidik Polresta Mataram. Dalam kasus tersebut, diduga ada permainan fee proyek dengan pihak ketiga pada pembangunan fisik di SMKN 3 Mataram. 

"Artinya ini sangat rawan ada main-main. Enam sekolah yang bermasalah ini kita jadikan sampel pengelolaan kurang baik. Kami akan mendorong pembentukan Pansus DAK ini lalu akan bersurat ke pimpinan saat paripurna pekan depan," jelasnya.

Anggota Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) M Nashib Ikroman menyetujui wacana penggunaan hak interpelasi untuk membuka data DAK di masing-masing OPD. Kata Acip, langkah tersebut sangat diperkukan di tengah  lemahnya pengawasan pengelolaan anggaran yang berasal dari transfer pemerintah pusat. 

“Pengelolaan DAK ini hampir setiap tahun ribut. Secara keseluruhan kenapa DAK ini harus diawasi meskipun belanja hemat yang penggunaannya sudah ditetapkan pusat tapi dia masuk komponen ke APBD,” jelas Acip.

Acip beranggapan, tujuan DPRD menggunakan hak interpelasi agar pengelolaan DAK di masing-masing OPD lebih efisien ke depan.

"Sepakat saya DPRD melakukan interpelasi agar kita tahu masalahnya lebih dalam dan jauh,” ujarnya. (tih/r2)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Alokasi DAK Perpustakaan Dipangkas Jadi Rp 510 Juta

Alokasi DAK Perpustakaan Dipangkas Jadi Rp 510 Juta

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Mataram harus memutar otak.

Pemdes Selat Kelola Sisa Dana Terbatas

Pemdes Selat Kelola Sisa Dana Terbatas

Pihak desa berharap dukungan program lintas sektor dari pemerintah kabupaten maupun provinsi dapat membantu menambal kebutuhan infrastruktur

Perkuat Kualitas Data Daerah, Pemkab Lombok Barat Tingkatkan Kompetensi Pengelola Statistik Sektoral

Perkuat Kualitas Data Daerah, Pemkab Lombok Barat Tingkatkan Kompetensi Pengelola Statistik Sektoral

Pemkab Lombok Barat berharap penyelenggaraan statistik sektoral semakin berkualitas sehingga menghasilkan data yang tidak hanya lengkap.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer