
LombokPost - Pemdes Selat di Kecamatan Narmada menghadapi tantangan fiskal berat pada 2026.
Anggaran Dana Desa yang semula mencapai Rp 1,2 miliar kini menyusut tajam menjadi sekitar Rp 375 juta.
Pemangkasan anggaran ini dipicu kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan dana besar untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Baca Juga: Dana Revitalisasi Sekolah Terancam Tak Cair, Dikpora NTB Desak Sekolah Percepat Revitalisasi
Akibatnya, pemdes hanya menerima sekitar 15 persen dari total pagu anggaran semula untuk operasional.
”Dampaknya sangat besar terutama jika dilihat dari rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya banyak tidak tercapai khususnya infrastruktur tiap dusun,” ujar Sekdes Selat Lalu Dharma Setiawan.
Sisa anggaran sebesar Rp 375 juta tersebut tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk pembangunan fisik.
Pemdes masih terikat kewajiban mendanai program prioritas nasional, seperti penanganan stunting, kesehatan dasar, dan BLT sebesar 3 persen.
Untuk menyiasati kondisi ini, perangkat desa menerapkan sistem pemeringkatan ketat melalui musyawarah perencanaan desa.
Proyek infrastruktur fisik berskala besar terpaksa ditunda atau dikerjakan secara bertahap setiap tahun.
”Kami menyiasati keterbatasan anggaran ini dengan memprioritaskan kegiatan yang sifatnya sangat mendesak atau darurat agar tidak memicu gejolak di tengah masyarakat,” jelas Lalu Dharma.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





