Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Target Perda Penyertaan Modal Jamkrida NTB Rampung Bulan Ini

nF

 


Advertisement

Sambirang Ahmadi
Sambirang Ahmadi
 

LombokPost – Komisi III DPRD NTB memastikan paripurna pembahasan Ranperda Penyertaan Modal bisa dilakukan bulan ini. Hal itu mengingat tenggat waktu yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada PT Jamkrida NTB Syariah.

 

Advertisement

“Deadline dari OJK 11 Januari. Dan semestinya tanggal 7 Januari ini sudah diparipurnakan. Namun ada sejumlah alasan teknis yang membuat kita harus mundur. Tapi kita pastikan bisa diketok Januari ini,” kata Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi pada Lombok Post, Kamis (2/1). 

Ia menerangkan, seluruh kajian dan bahan Ranperda penyertaan modal sudah rampung. Selanjutnya pada 8 Januari mendatang, pihaknya ke Jakarta untuk melakukan fasilitasi dan harmonisasi dengan Kemendagri dan Kemenkumhan.

“Insyaallah tidak keluar dari bulan Januari,” terang Sambirang.

Politisi PKS itu menjelaskan dalam upaya menyelamatkan Jamkrida NTB Syariah, pihaknya telah melakukan studi banding ke Jamkrida di Provinsi Bali, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Dari studi banding tersebut, ditemukan sejumlah alasan kuat untuk menambah penyertaan modal PT Jamkrida NTB Syariah.

“Upaya politik sudah kita lakukan secara demokratis. Tinggal hal-hal teknis. Ya, satu tahap lagi,” jelasnya.  

Dijelaskan, poin utama DPRD NTB dalam mempercepat perubahan Perda penyertaan modal adalah menyetujui penyertaan modal berupa aset sebesar Rp 17 miliar ke PT Jamkrida NTB, dan penambahan modal untuk BPR NTB. (tih/r2)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Sumbawa Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

DPRD Sumbawa Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

DPRD Kabupaten Sumbawa menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Ranperda Insentif Investasi Terancam Molor

Ranperda Insentif Investasi Terancam Molor

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Lombok Tengah (Loteng) terancam molor

DPRD Loteng Mulai Bahas Sejumlah Raperda Strategis

DPRD Loteng Mulai Bahas Sejumlah Raperda Strategis

Sederet agenda strategis, mulai dari penyerapan aspirasi masyarakat hingga pembahasan regulasi krusial, telah masuk dalam daftar prioritas

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer