Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR Dorong Pemprov Segera Siapkan Master Plan PON 2028

nF

 

Lalu Hadrian Irfani
Lalu Hadrian Irfani
 


Advertisement

LombokPost-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah Provinsi NTB untuk segera mematangkan master plan menuju  Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Hal itu dibutuhkan untuk memastikan NTB dan NTT dapat menjadi tuan rumah di perhelatan olahraga nasional empat tahunan tersebut.

“Kami sebagai perwakilan NTB di Senayan sangat konsen mengawal hal ini. Namun yang menjadi kendala sampai saat ini adalah NTB dan NTT belum menyerahkan master plan pelaksanaan PON 2028,” kata Lalu Ari pada awak media, Minggu (5/1). 

Advertisement

Politisi PKB itu menekankan, akibat dari belum diserahkannya master plan tersebut, kepastian NTB dan NTT sebagai tuan rumah belum terkunci.

Di mana sampai saat ini SK tuan rumah untuk dua provinsi tersebut belum diterbitkan pemerintah pusat. 

Master plan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi tuan rumah.

Advertisement

Hal itu juga sudah disepakati oleh Pj Gubernur NTB dan Gubernur NTT pada saat penutupan PON di Sumatra Utara.

Kata Lalu Ari, dalam kesepakatan tersebut, NTB dan NTT diberikan waktu menyerahkan master plan sampai dengan akhir Oktober 2024.

“Sehingga inilah alasan kenapa pemerintah pusat belum menerbitkan SK penetapan NTB dan NTT sebagai tuan rumah PON 2028,” ungkapnya.

Lebih jauh dipaparkan, master plan tersebut nantinya terdiri dari kesiapan anggaran pendukung dari daerah, venue, transportasi, akomodasi, Cabor yang akan dipertandingkan dan sejumlah hal teknis pelaksanaan lainnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW PKB itu juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendorong Pemprov NTB dan KONI NTB untuk secepatnya dapat menyerahkan master plan tersebut.

“Mari kita bersama-sama mendorong Pemprov dan KONI NTB untuk segera menyerahkan master plan tersebut agar SKnya sebagai tuan rumah segera terbit," ujarnya.

Jika persyaratan tersebut sudah dipenuhi, Lalu Ari berkomitmen akan mendorong pemerintah pusat untuk dapat segera menerbitkan SK. 

"Kalau urusan dorong mendorong pemerintah pusat, iya itu yang kami lakukan sehari-hari. Jadi tidak perlu dipertanyakan dan dikhawatirkan. Justru yang terpenting saat ini adalah, di saat atas kita tekan, yang bawah juga harus kita dorong,” tegasnya. (tih/r2)

Advertisement
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Master Plan Penataan Kawasan Desa Adat Sade Ditarget Rampung November

Master Plan Penataan Kawasan Desa Adat Sade Ditarget Rampung November

Rekonstruksi Desa Adat Sade menunggu master plan rampung November, dengan pembangunan warga tetap berjalan dan dukungan anggaran.

Warga Sade Rajut Kembali Rumah Adat, Tak Yakin Selesai Sebelum Event MotoGP

Warga Sade Rajut Kembali Rumah Adat, Tak Yakin Selesai Sebelum Event MotoGP

Warga Desa Adat Sade, Dusun Sade, Desa Rembitan, Pujut, Lombok Tengah, mulai menata kembali rumah adat yang terdampak kebakaran. 

Kementerian Kesehatan RI Beri Hibah Rp 128 Miliar Dukung Transformasi RS Mutiara Sukma

Kementerian Kesehatan RI Beri Hibah Rp 128 Miliar Dukung Transformasi RS Mutiara Sukma

RS Mutiara Sukma mendapat hibah Kemenkes Rp 128 miliar untuk mendukung transformasi fasilitas, layanan, dan pengembangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer