Mulai Godok Ranperda Restrukturisasi OPD, Dewan NTB : Jangan Asal Ramping!

LombokPost-DPRD NTB telah menerima draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB. Draft yang dilayangkan ke Pemprov NTB pada Rabu, 9 April 2025 lalu selanjutnya akan dikaji secara mendalam.
Terlebih dengan munculnya pro dan kontra terhadap rancangan perampingan OPD dalam rangka memperbaiki tata kelola birokrasi dan sekaligus efisiensi anggaran tersebut.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda membenarkan masuknya surat pengajuan Ranperda restrukturisasi OPD tersebut. Politisi partai Golkar itu menjelaskan jika sejauh ini pihaknya belum mengetahui secara rinci OPD mana saja yang mengalami perampingan.
“Nanti akan kami paripurnakan," kata Isvie.
Terkait perampingan, Isvie menegaskan dukungannya terhadap langkah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Akan tetapi, ia menggarisbawahi sejumlah OPD yang sebaiknya digabung dan tidak.
Mewakili suara perempuan, Isvie menuturkan pandangannya terhadap urgensi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan Dinas Sosial NTB. Sehingga sebaiknya DP3AP2KB tetap dibiarkan berdiri sendiri.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir. Politisi PPP itu menjelaskan persoalan perempuan dan anak sangat banyak. Sehingga ia tidak setuju jika DP3AP2KB digabung dengan Dinsos.
“Secara menyeluruh saya belum melihat draftnya. Namun saya tekankan, DP3AP2KB semestinya tidak digabung. Jadi kami ingatkan juga pada Pemprov untuk tidak asal merampingkan. Di sisi lain ada juga yang digemukkan,” kata Muzihir.
Kendati demikian, pihaknya akan membahas usulan Ranperda tersebut dengan serius. Menurutnya, studi banding ke beberapa daerah akan dilakukan juga untuk melihat komparasi struktur OPD di daerah besar seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Anggota Komisi V DPRD NTB Didi Sumardi sebelumnya berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak NTB yang menolak digabungnya DP3AP2KB dengan Dinas Sosial NTB. Ia menerangkan, setelah menerima rancangan Ranperda, selanjutnya draft tersebut akan dibahas di badan musyawarah (Banmus) DPRD.
"Biasanya kalau di Tata Tertib, Banmus akan membahas surat masuk untuk dijadwalkan. Nah, nanti usai di paripurnakan akan bisa dibahas dalam Pansus atau Komisi terkait," kata Didi.
Menurutnya, pihaknya masih bisa membahas rencana peraturan daerah tentang restrukturisasi OPD tersebut. Di mana setelah draft usulan masuk, pihaknya akan membahas secara mendalam rencana OPD mana saja yang dirampingkan tersebut.
“Nanti kita akan buatkan second opininya, sebagaimana pemikiran dari aliansi," jelas politisi Golkar itu.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB Nursalim mengatakan rancangan Ranperda tentang organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemprov sudah tuntas.
"Sekarang tinggal kita ajukan DPRD dan penyempurnaan beberapa rincian tugas yang diperkuat sesuai dengan arahan gubernur," kata Nursalim.
Dia meyakinkan bahwa perampingan OPD ini bukan untuk melemahkan perangkat daerah melainkan memperkuat tugas dan fungsinya sesuai dengan kajian akademik yang sudah dilakukan.
"Intinya perangkat daerah yang sekarang ini mengedepankan kerja-kerja dengan menggunakan sistem digitalisasi, sehingga sebesar dan seramping apapun perangkat daerah itu kalau didukung dengan teknologi maka akan lebih fleksibel, lebih lincah dalam melaksanakan tugasnya," jelasnya. (tih/r2)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




