Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Iqbal Tak Pernah Berjanji! Soal Target Capaian 100 Hari

n
Penulis: nur cahaya❯

 


Advertisement

Dok.Lombok Post  Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD NTB Mohamad Akri mengutarakan pendapatnya tentang pro kontra 100 hari kerja Iqbal-Dinda
Dok.Lombok Post Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD NTB Mohamad Akri mengutarakan pendapatnya tentang pro kontra 100 hari kerja Iqbal-Dinda
 

LombokPost – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD NTB Mohamad Akri mengutarakan pendapatnya tentang pro kontra 100 hari kerja Iqbal-Dinda.

Menurutnya, 100 hari kerja merupakan salah satu cara publik dalam menilai kepemimpinan pejabat daerah melalui sudut pandang tenggat waktu.

Advertisement

Sehingga dalam hal ini, Iqbal-Dinda tidak semestinya diharuskan mencapai hal-hal tertentu, yang tidak pernah dijanjikan akan tercapai dalam 100 hari.

“Iqbal tidak pernah berjanji seratus hari saya akan bekerja dan menghasilkan ini, itu. Jadi menurut saya, tidak bisa kita menagih sesuatu yang tidak pernah dijanjikan. Janji politiknya jelas, semuanya akan diselesaikan dalam kurun periodesasinya memimpin, yakni lima tahun,” kata Akri pada Lombok Post, Minggu (1/6). 

Advertisement

Menurutnya, saat ini pemerintah Iqbal-Dinda tengah bekerja dalam memastikan visi dan misinya tercapai. Karena itu, bukan waktunya untuk menagih janji 100 hari di tengah proses yang masih panjang tersebut.

Kendati demikian, bukan berarti dalam 100 hari kerjanya Iqbal-Dinda belum melakukan apapun. Ia menegaskan ada banyak hal yang sudah dilakukan.

Semuanya termaktub dalam upaya memastikan program-program yang ditawarkan dalam visi dan misi NTB Makmur Mendunia tercapai.

“Cara mengukurnya sesuai periode lima tahun. Tentu ada berbagai macam persepsi tentang kepuasaan publik. Namun jangan juga dibandingkan dengan pemerintah di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan provinsi-provinsi lainnya. Tentu berbeda-beda,” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD NTB itu juga mangaka masyarakat untuk bersama-sama memantau dan mengawasi sekaligus mengawal Iqbal-Dinda dalam mewujudkan visi dan misinya. Dalam proses tersebut, jika dalam lima tahun ia tak menunaikan janji tersebut, ada sanksi politik yang akan mereka terima.

“Sanksinya jelas. Jika tidak terwujud, maka masyarakat tidak akan mempercayainya lagi memimpin NTB,” tegas Akri.

Secara teknis, ia juga menuturkan jika Iqbal-Dinda hari ini belum sepenuhnya menjalankan program dengan anggaran penuh dari APBD.

Di mana APBD murni saat ini merupakan lanjutan atau serpihan dari APBD yang disusun Pj Gubernur NTB sebelumnya. Sehingga tentu akan dampak dari hal itu.

“Nanti dari RPJMD yang diusulkan, Iqbal-Dinda baru mendapatkan APBD sepenuhnya mulai dari APBD Perubahan. Dari hal ini juga tentu kita bisa menilai atau menjadi barometer kita dalam melakukan penilaian,” paparnya.

Terakhir, Akri menuturkan jika semestinya kinerja pejabat daerah tidak diukur dari 100 hari kerjanya. Kecuali jika memang pimpinan daerah tersebut berjanji menuntaskan suatu persoalan dalam 100 hari pertama ia bekerja.

“Kalau in ikan tidak ada. Jadi jangan tagih 100 hari kerja, pak Iqbal tak pernah berjanji,” pungkasnya.

Sebelumnya, pengamat politik NTB Dr Alfisyharin menilai Iqbal-Dinda belum memperlihatkan capaian signifikan dalam 100 hari kerjanya.

 

Barcode Lombok Post
Barcode Lombok Post

Menurutnya, capaian signifikan yang sifatnya temporer belum terlihat secara nyata. Adapun yang nampak dipermukaan hanya catatan yang sifatnya masih terlalu umum.

“Saya pribadi belum menemukan adanya capaian yang konkret. Mulai dari sektor pelayanan publik, belum ada laporan kepuasaan masyarakat atas pelayanan yang mengalami peningkatan. Begitu juga kemiskinan. Nyaris tidak ada terindikasi penurunan angka kemiskinan,” kata Alfisyahrin.

Selain di sektor pelayanan publik dan kemiskinan, Alfisyharin juga menyebut kebijakan lainnya seperti langkah Iqbal-Dinda dalam mendorong peningkatan komoditas primadona bumi gora seperti sapi dan jagung.

Ia menjelaskan, semestinya ada data yang bisa dibaca seperti peningkatan penjualan atau ekspor atas komoditas tersebut. Selanjutnya, langkah meritokrasi yang digaungkan juga belum terlihat jelas.

 Iqbal-Dinda dalam tiga bulan terakhir kepemimpinannya dinilai hanya baru melakukan rotasi rotasi terhadap 72 pejabat. Dari hasil rotasi itu pun, belum terlihat hasil pencapaian para pejabat tersebut.

“Belum ada yang bisa dilihat oleh publik. Itu yang penting untuk diperhatikan. 100 hari kerja ini penting agar publik dapat melihat kinerja pemimpin daerah yang baru dari indikator makro. Indikator yang bisa diukur sebagai parameter,” paparnya. (tih/r2)

Advertisement
Editor : Siti Aeny Maryam
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemdes Selat Kelola Sisa Dana Terbatas

Pemdes Selat Kelola Sisa Dana Terbatas

Pihak desa berharap dukungan program lintas sektor dari pemerintah kabupaten maupun provinsi dapat membantu menambal kebutuhan infrastruktur

Perkuat Kualitas Data Daerah, Pemkab Lombok Barat Tingkatkan Kompetensi Pengelola Statistik Sektoral

Perkuat Kualitas Data Daerah, Pemkab Lombok Barat Tingkatkan Kompetensi Pengelola Statistik Sektoral

Pemkab Lombok Barat berharap penyelenggaraan statistik sektoral semakin berkualitas sehingga menghasilkan data yang tidak hanya lengkap.

Wabup Nurul Adha Pantau Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pastikan Pembangunan Infrastruktur ke Warga

Wabup Nurul Adha Pantau Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pastikan Pembangunan Infrastruktur ke Warga

Pembangunan jalan dan jembatan tidak sekadar menghadirkan bangunan fisik, tetapi menjadi kunci penting pembuka akses ekonomi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer