
LombokPost-- DPRD NTB memfinalkan rancangan Raperda Strutkur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB, Senin (2/6).
Ketua Pansus Raperda SOTK OPD DPRD NTB Hamdan Kasim menerangkan dalam rapat akhir yang digelar, 7 fraksi telah menyetujui rancangan tersebut.
Ini tinggal paripurna penetapan untuk rencana Raperda SOTK OPD Pemprov NTB.
“7 fraksi yang hadir sudah sepakat. Selanjutnya tinggal paripurna penetapan,” kata Hamdan pada media awak usai melaksanakan rapat penetapan Raperda SOTK OPD Pemprov NTB di Kantor DPRD NTB.
Rapat tersebut dikatakan berjalan sesuai harapan. Tidak ada perbedaan dinamika pendapat yang signifikan terhadap susunan struktur baru OPD yang ditetapkan Pemprov NTB dalam rencana Raperda tersebut.
“Fraksi PKB menyampaikan tidak setuju terhadap penggabungan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Sementara Fraksi PPP tidak hadir,” kata Hamdan.
Di luar itu semua, semua fraksi yang hadir sepakat untuk memutuskan rancangan Raperda perampingan OPD tersebut. Perihal persoalan fraksi PKB yang tidak disepakati menjadi catatan Pansus. Hal itu disamakan dengan catatan-catatan yang diberikan 6 fraksi lainnya.
“Kalau ketidakhadiran Fraksi PPP, bisa dikonfirmasi langsung ke yang bersangkutan. Karena kami sudah mengundangnya. Namun tidak ada satu perwakilan pun yang hadir,” papar Hamdan.
Ketua Fraksi PPP Moh Akri menerangkan, meskipun tidak hadir karena berhalangan dan sudah melayangkan izin. Ia menampik ketidakhadirannya bukan karena tidak setuju terhadap rencana SOTK OPD.
Kata Akri, sejak awal, fraksi PPP mendukung usulan perampingan OPD yang dilakukan Pemprov NTB dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan efisiensi anggaran.

“Pada dasarnya kami setuju dan mengikuti apapun hasil keputusan rapat,” kata Akri. (tih/r2)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




