Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD NTB Finalkan Draft Raperda Perampingan OPD

n
Penulis: nur cahaya❯

 


Advertisement

Ketua Pansus Raperda SOTK OPD DPRD NTB Hamdan Kasim terangkan draft Raperda Perampingan OPD Disahkan
Ketua Pansus Raperda SOTK OPD DPRD NTB Hamdan Kasim terangkan draft Raperda Perampingan OPD Disahkan
 

LombokPost-- DPRD NTB memfinalkan rancangan Raperda Strutkur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB, Senin (2/6).

Ketua Pansus Raperda SOTK OPD DPRD NTB Hamdan Kasim menerangkan dalam rapat akhir yang digelar, 7 fraksi telah menyetujui rancangan tersebut.

Advertisement

Ini tinggal paripurna penetapan untuk rencana Raperda SOTK OPD Pemprov NTB.

“7 fraksi yang hadir sudah sepakat. Selanjutnya tinggal paripurna penetapan,” kata Hamdan pada media awak usai melaksanakan rapat penetapan Raperda SOTK OPD Pemprov NTB di Kantor DPRD NTB.

Advertisement

Rapat tersebut dikatakan berjalan sesuai harapan. Tidak ada perbedaan dinamika pendapat yang signifikan terhadap susunan struktur baru OPD yang ditetapkan Pemprov NTB dalam rencana Raperda tersebut.

“Fraksi PKB menyampaikan tidak setuju terhadap penggabungan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Sementara Fraksi PPP tidak hadir,” kata Hamdan.

Di luar itu semua, semua fraksi yang hadir sepakat untuk memutuskan rancangan Raperda perampingan OPD tersebut. Perihal persoalan fraksi PKB yang tidak disepakati menjadi catatan Pansus. Hal itu disamakan dengan catatan-catatan yang diberikan 6 fraksi lainnya.

“Kalau ketidakhadiran Fraksi PPP, bisa dikonfirmasi langsung ke yang bersangkutan. Karena kami sudah mengundangnya. Namun tidak ada satu perwakilan pun yang hadir,” papar Hamdan.

Ketua Fraksi PPP Moh Akri menerangkan, meskipun tidak hadir karena berhalangan dan sudah melayangkan izin. Ia menampik ketidakhadirannya bukan karena tidak setuju terhadap rencana SOTK OPD.

Kata Akri, sejak awal, fraksi PPP mendukung usulan perampingan OPD yang dilakukan Pemprov NTB dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan efisiensi anggaran.

Barcode Lombok Post
Barcode Lombok Post

“Pada dasarnya kami setuju dan mengikuti apapun hasil keputusan rapat,” kata Akri. (tih/r2)

 

Advertisement
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

RAPBD Lobar 2027 Defisit Rp 95,3 Miliar, Dewan Soroti Molornya Proyek Fisik

RAPBD Lobar 2027 Defisit Rp 95,3 Miliar, Dewan Soroti Molornya Proyek Fisik

RAPBD Lobar 2027 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 95,3 miliar. Angka itu muncul setelah rencana belanja daerah menembus Rp 2,234 T

Pemkab Lombok Barat Sampaikan Ranperda APBD 2027, Perkuat Sinergi Pembangunan dan Kesejahteraan

Pemkab Lombok Barat Sampaikan Ranperda APBD 2027, Perkuat Sinergi Pembangunan dan Kesejahteraan

Penyerahan draft Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya menjadi dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pembahasan lebih lanjut.

Lobar Cari Jalan Keluar Anomali Anggaran Rp 82 Miliar 

Lobar Cari Jalan Keluar Anomali Anggaran Rp 82 Miliar 

Mengingat sisa waktu anggaran yang terbatas, pergeseran anggaran sulit dilakukan karena terbentur aturan kedaruratan yang ketat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer