Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) masih menunggu naskah regulasi itu dari eksekutif.
"Saya sudah cek di sekretariat, belum ada draf usulan raperda yang masuk," kata Anggota Bapemperda DPRD NTB Salman Alfarizi, Minggu (16/11).
Hal itu menanggapi penyampaian Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang sebelumnya menyebut bahwa pembentukan NTB Capital telah diusulkan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2026.
Diharapkan regulasi ini menjadi prioritas untuk dibahas bersama DPRD. Sebab BUMD NTB Capital ditargetkan bisa beroperasi mulai 2026.
Terkait target pembahasan agar raperda bisa tuntas secepatnya, DPRD tidak bisa berspekulasi.
"Bagaimana mau membahas sementara naskah raperda belum ada. Karena ini jadi inisiatif eksekutif, kami tunggu saja kapan diserahkan ke dewan," ungkap Salman.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan perlu komunikasi yang intens antara eksekutif dan legislatif soal rencana pendirian BUMD baru itu.
"Kalau komunikasi sudah bagus apapun bisa dibicarakan," kata Isvie.
Menurutnya, selama tujuannya baik untuk rakyat, legislatif siap mendukung kebijakan gubernur.
Hanya saja dia mengingatkan agar pemprov lebih hati-hati mengelola APBD. Apalagi untuk tujuan investasi.
"Kami akan cermati. Karena DPRD kan punya fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan bukan mencari kesalahan. Tapi untuk memperbaiki menjadi lebih baik," papar Isvie.
Seperti diketahui, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mencetuskan berdirinya NTB Capil. BUMD ini bergerak di bidang investasi.
Teknisnya, NTB Capital akan berinvestasi ke perusahaan lain yang sudah berpengalaman. Sehingga pemprov tidak perlu repot-repot mendirikan perusahaan sendiri yang belum tentu menguntungkan.
NTB Capital akan berinvestasi ke perusahaan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Sehingga dampak positifnya pasti dirasakan masyarakat.
NTB Capital juga akan investasi di sektor sektor bisnis yang sudah pasti untung. Kategori bisnis ini sedang diinventarisasi.
Gubernur Iqbal menargetkan, selama 4-5 tahun ke depan Pemprov NTB hanya mempunyai dua BUMD besar.
Yaitu Bank NTB Syariah yang menjadi holding dari semua bisnis keuangan. PT BPR Syariah dan PT Jamkrida akan menjadi anak perusahaan setelah mengalami integrasi vertikal dengan Bank NTB Syariah.
Kemudian PT Gerbang NTB Emas (GNE) direncanakan menjadi anak perusahaan yang fokus pada bisnis bahan konstruksi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
