Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD NTB Minta Perbaikan Jalur Mudik yang Masih Rusak, Ini Beberapa Lokasinya

U
Penulis: Umar Wirahadi❯

Jalur ruas Praya-Keruak, persisnya di sisi Taman Biao, Kota Praya, masih rusak dan bergelombang. DPRD NTB mendesak perbaikan darurat menjelang masa arus mudik Lebaran 2026.
Jalur ruas Praya-Keruak, persisnya di sisi Taman Biao, Kota Praya, masih rusak dan bergelombang. DPRD NTB mendesak perbaikan darurat menjelang masa arus mudik Lebaran 2026.


Advertisement

LombokPost – Kemantapan infrastruktur menjelang arus mudik Lebaran menjadi pekerjaan rumah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Perumahan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) NTB.

Pasalnya masih ditemukan sejumlah titik jalan yang rusak ringan hingga rusak berat.

Bahkan dalam catatan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal baru-baru ini ditemukan sebanyak 31 titik ruas jalan provinsi mengalami kerusakan.

Advertisement

Baik yang berada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

"Untuk jangka pendek ini minimal ada perbaikan darurat dulu," kata Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya, kemarin (10/3).

Ia menyoroti masih ada titik jalan provinsi yang mengalami kerusakan di ruas Praya, Lombok Tengah, menuju Keruak, Lombok Timur.

Advertisement

Di sana masih ditemukan jalan berlubang di sisi Taman Biao, Kota Praya. Aspal yang berlubang cukup dalam dan luas. Saat hujan, air menggenang sehingga membahayakan pengguna jalan. 

"Saya minta ini diperbaiki dulu. Bagaimana pun caranya agar aman dilalui," kata Wirajaya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB yang membidangi infrastruktur Sudirsah Sujanto mendesak Dinas PUPRPKP NTB untuk memastikan kemantapan jalan menjelang arus mudik Lebaran. Titik-titik yang rusak harus segara diperbaiki.

"Saya kira harus segera. Anggaran perbaikan sudah di APBD. Walaupun jumlahnya tidak maksimal," kata Sudirsah.

Karena anggaran masih terbatas, ai meminta perbaikan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Khususnya yang membutuhkan penanganan segara. 

"Ini harus diperbaiki dulu. Dilakukan secara bertahap. Yang penting sekarang karena mau Lebaran, rute jalur mudik ini segera diselesaikan secepatnya," tambah Sudirsah.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi IV Hasbullah Muis Konco. Dikatakan, perbaikan harusnya bisa cepat dilakukan karena tidak melalui proses lelang. Tapi dilakukan secara swakelola.

"Perbaikan dan pemeliharaan jalan ini kan bukan lewat tender yang harus menunggu lama. Ini sudah ada mekanisme swakelola sehingga segera dilakukan," ujar Konco, sapaan karibnya. 

Kondisi jalan provinsi rusak di wilayah Sekotong, Lombok Barat.
Kondisi jalan provinsi rusak di wilayah Sekotong, Lombok Barat.

Selain jalan rusak dan bergelombang, jalur mudik yang melintasi lereng bukit juga menjadi perhatian. Apalagi arus mudik 2026 ini bersamaan dengan potensi cuaca ekstrem.

Beberapa daerah rawan terjadi erosi lahan dan memicu kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. 

Ujung-ujungnya rawan menimbulkan kecelakaan bagi pemudik. "Sehingga jalan yang melintasi lereng bukit ini betul-betul harus diwaspadai," ujar Konco.

Tipologi jalan seperti itu tersebar di banyak titik. Di Pulau Lombok, misalnya. Mulai dari Senggigi, beberapa kawasan di Sekotong, Pusuk, serta Sembalun.

Di Pulau Sumbawa dari Poto Tano hingga Sape, banyak titik yang sudah dipetakan rawan longsor. Seperti kawasan Badas dan Lunyuk di Sumbawa. Di sana jalan melintasi kaki bukit. Begitu juga di sekitar Nanga Tumpu, Madapangga hingga Sape.

Nah, DPRD juga meminta BPBD kabupaten/kota untuk siaga selama arus mudik dan balik nanti. Dia meminta alat-alat kebencanaan dan personel harus siaga penuh.

"Kami di BPBD provinsi tetap mem-back up personel dan peralatan untuk kabupaten/kota," sambung politisi PAN itu. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD NTB Yakin Pemotongan Anggaran Tak Ganggu Belanja Prioritas

DPRD NTB Yakin Pemotongan Anggaran Tak Ganggu Belanja Prioritas

DPRD NTB memastikan kebijakan pemotongan anggaran serta pemangkasan sejumlah pos dana dari pusat tidak mengganggu program belanja daerah.

DPRD NTB Sebut Rp 1 Triliun Tak Logis, Beban Pemprov NTB untuk PON 2028

DPRD NTB Sebut Rp 1 Triliun Tak Logis, Beban Pemprov NTB untuk PON 2028

Estimasi kebutuhan dana penyelenggaraan PON yang mencapai Rp 1 triliun untuk daerah tuan rumah menuai sorotan tajam dari DPRD NTB.

Gedung DPRD NTB Dibangun Empat Lantai Mulai 2027

Gedung DPRD NTB Dibangun Empat Lantai Mulai 2027

Pemerintah menargetkan pembangunan fisik gedung baru DPRD NTB di awal 2027

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer