Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fiskal Daerah Tertekan, DBH Tambang Turun Rp 110 Miliar 

U
Penulis: Umar❯
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi (kanan) dan Sekretaris Komisi III Raden Nuna Abriadi (kiri)
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi (kanan) dan Sekretaris Komisi III Raden Nuna Abriadi (kiri)

Advertisement

LombokPost – Dana bagi hasil (DBH) sektor tambang dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) turun signifikan.

DBH tambang 2025 yang akan dibagikan 2026 diperkirakan hanya Rp 62 miliar. Berkurang sekitar Rp 110 miliar dari penerimaan DBH tahun lalu yang mencapai Rp 172 miliar. 

Kondisi itu menjadi sorotan tajam Komisi III DPRD NTB yang membidangi keuangan dan perbankan. "Tentu turunnya DBH ini membuat postur fiskal daerah jadi makin tertekan," kata Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi, Selasa (19/5). 

Menurutnya, inilah risiko yang dihadapi daerah jika terlalu bergantung pada fiskal yang berbasis komoditas tambang yang sangat fluktuatif. Penurunan kali ini dipicu berkurangnya volume produksi dan berhentinya ekspor konsentrat tambang yang berdampak pada keuntungan bersih perusahaan sebagai dasar perhitungan DBH untuk daerah. 

"Ketika produksi dan ekspor terganggu, pasti penerimaan daerah ikut terkoreksi," ujar Sambirang. 

Advertisement

Disampaikan, tambang memang menopang pertumbuhan. Tapi fiskal daerah tidak boleh hanya bergantung pada siklus komoditas. Momentum ini harus mendorong percepatan industrialisasi dan diversifikasi ekonomi NTB.

Oleh karena itu, ia mendorong agar struktur pendapatan daerah harus semakin diperkuat melalui diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Yaitu dengan menguatkan sektor riil non tambang.

Seperti mempercepat optimalisasi sumber-sumber pendapatan lain. Baik pajak dan retribusi daerah, penguatan BUMD, maupun hilirisasi industri yang bisa menciptakan nilai tambah lebih untuk daerah. "Sehingga kami mendukung penuh perubahan Perda Pajak dan Retribusi yang akan kita sahkan bulan ini. Ini untuk menaikkan fiskal daerah," tegasnya. 

DPRD mendorong upaya efisiensi terhadap sejumlah belanja daerah. Khususnya kebutuhan yang tidak mendesak dan tidak berdampak langsung pada kebutuhan publik. 

Langkah efisiensi belanja harus dipandang sebagai bagian dari penyesuaian fiskal yang realistis.

Advertisement
Editor : Prihadi Zoldic
Sumber : Liputan Berita Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

NTB Catat Potensi Kurang Bayar DBH Rp 618 Miliar

NTB Catat Potensi Kurang Bayar DBH Rp 618 Miliar

Pemprov NTB mencatat adanya potensi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 618 miliar.

TKD 2027 Melenceng dari Proyeksi, Fiskal Pemprov NTB Masih Tertekan

TKD 2027 Melenceng dari Proyeksi, Fiskal Pemprov NTB Masih Tertekan

Pemprov NTB menghadapi penurunan TKD 2027 Rp140 miliar, memaksa penyesuaian anggaran dan peninjauan ulang rencana pembangunan daerah.

Biayai Pembangunan, NTB Pikir-Pikir Ambil Utang dari PT SMI

Biayai Pembangunan, NTB Pikir-Pikir Ambil Utang dari PT SMI

Pemprov NTB masih mengkaji skema PT SMI untuk membiayai pembangunan, di tengah kurang bayar DBH Rp 600 miliar lebih.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer