Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Lobar Soroti Site Plan dan Status LSD

H
Penulis: Hamdani Wathoni❯
CEK LAPANGAN: Komisi III DPRD Lobar saat turun sidak ke Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar), Selasa (23/9).
CEK LAPANGAN: Komisi III DPRD Lobar saat turun sidak ke Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar), Selasa (23/9).

Advertisement

 

LombokPost — Polemik akses jalan di kawasan permukiman warga RT 09 Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar), mendapat perhatian Komisi III DPRD Lobar. 

Dewan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) setelah menerima laporan warga terkait klaim akses jalan oleh pengembang perumahan.

Advertisement

"Kami mendapat surat warga yang mengaku resah karena fasilitas jalan dan gang yang telah digunakan sejak 1989 disebut akan menjadi akses utama proyek perumahan baru," jelas Ketua Komisi III DPRD Lobar Fauzi bersama anggota Komisi III Lalu Irwan yang turun ke lokasi.

Persoalan semakin memanas setelah pengembang melakukan sejumlah pekerjaan teknis di sekitar lokasi, termasuk penebangan pohon dan pemindahan saluran irigasi.

Warga menilai pekerjaan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai. Mereka pun meminta pemerintah daerah memfasilitasi penyelesaian persoalan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat yang telah puluhan tahun menempati kawasan tersebut.

Sidak Komisi III dilakukan untuk melihat kondisi fisik sekaligus menelusuri dokumen yang berkaitan dengan rencana pembangunan.

Fauzi mengatakan, pihaknya terlebih dahulu mendengarkan keterangan warga. Namun, dewan tidak ingin langsung mengambil kesimpulan sebelum meminta penjelasan dari pengembang dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kami hari ini turun atas dasar surat masuk dari warga untuk mencari fakta lapangan. Setelah mendengar keterangan dari warga terdampak, saya berinisiatif langsung turun. Tapi hari ini kami masih mendengar dari pihak warga. Besok atau lusa kami juga akan mendengar dari pihak pengembang dan pemerintah,” ujarnya.

Fauzi yang juga Ketua Pansus Tata Ruang DPRD Lobar turut menyoroti dokumen persetujuan dan sosialisasi yang ditunjukkan pihak pengembang. Menurut dia, daftar tanda tangan yang mencapai lebih dari 100 orang tersebut masih perlu diverifikasi.

Advertisement
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tangani Polemik Desil, DPRD Lobar Dorong Pemkab Segera Kumpulkan Kades

Tangani Polemik Desil, DPRD Lobar Dorong Pemkab Segera Kumpulkan Kades

Polemik klasifikasi desil penerima bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar).

DPRD Lobar Minta BPJS Siagakan Verifikator di Faskes

DPRD Lobar Minta BPJS Siagakan Verifikator di Faskes

Persoalan keterlambatan pembayaran klaim jaminan kesehatan terus membelenggu operasional rumah sakit daerah dan fasilitas kesehatan (faskes)

  Golkar DPRD Lobar Komitmen Patuhi Arahan KPK Terkait Realisasi Program dan Pokir

Golkar DPRD Lobar Komitmen Patuhi Arahan KPK Terkait Realisasi Program dan Pokir

Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menegaskan komitmennya untuk patuh dan taat terhadap seluruh arahan KPK RI.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer