Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggta DPR RI Lale Syifaun Nufus Kawal Program Prioritas untuk NTB

H
Penulis: Hamdani Wathoni❯
Lale Syifaun Nufus (Foto: Toni/Lombok Post)
Lale Syifaun Nufus (Foto: Toni/Lombok Post)

Advertisement

 

LombokPost – Kebijakan efisiensi dan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah terus memicu diskursus di berbagai kalangan. Menanggapi dinamika tersebut Anggota DPR RI Lale Syifaun Nufus, memberikan pandangannya terkait arah kebijakan fiskal pusat yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya di Provinsi NTB.

"Ketua umum Bapak Prabowo pasti akan mengutamakan hak-hak masyarakat," ujar Lale Syifaun Nufus kepada Lombok Post.

Advertisement

DPR RI dari Gerindra ini menekankan, meskipun terdapat penyesuaian atau efisiensi dalam bentuk dana transfer, komitmen pemerintah pusat dipastikan akan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.

Program-program strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan sektor krusial dipastikan akan terus didorong agar tetap dapat mengalir dan memberikan manfaat optimal bagi daerah.

Advertisement

​​Meski menurutnya penyesuaian anggaran terjadi dalam skema dana transfer, banyak program pusat yang justru diarahkan langsung untuk masuk ke wilayah NTB. Buktinya adalah pembangunan sekolah rakyat dan NTB dengan pembiayaan ratusan miliar yang berkelanjutan.

Hal ini menjadi angin segar sekaligus penyeimbang agar roda pembangunan serta pelayanan publik di daerah tetap berjalan dengan baik meski ruang fiskal mengalami tantangan.

​"Meskipun ini dalam bentuk dana transfer, tetapi program pusat banyak datang ke NTB dan itu siap untuk direalisasikan," tambahnya.

​Kebijakan pusat ini menuntut pemerintah daerah agar lebih cermat dan proaktif dalam mengoptimalkan sisa alokasi anggaran yang ada. Fokus utama pembangunan diharapkan tetap diarahkan pada sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, serta pelayanan dasar masyarakat.

​DPR RI sendiri, lanjut Lale, akan terus mengawal proses pengawasan agar setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah pusat tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat di daerah. Termasuk memastikan bahwa program-program prioritas nasional dapat terserap secara maksimal di NTB. (ton/r2)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ponsel Gratis dan Rekening Digital: Strategi Baru Pemerintah

Ponsel Gratis dan Rekening Digital: Strategi Baru Pemerintah

Pemerintah berencana bagi-bagi ponsel dan rekening digital gratis bagi WNI unbanked untuk tekan ekonomi abu-abu. Simak skema lengkapnya.

Siap-siap! BSU Rp900 Ribu Cair, Ini Kriteria Penerima Baru

Siap-siap! BSU Rp900 Ribu Cair, Ini Kriteria Penerima Baru

Pemerintah siapkan BSU 2026 Rp900 ribu untuk 13,3 juta pekerja. Simak syarat, kriteria, dan cara cek status penerima di aplikasi JMO.

Harga BBM Nonsubsidi Berpotensi Turun, Impor 770 Ribu Barel Minyak Mentah dari Rusia

Harga BBM Nonsubsidi Berpotensi Turun, Impor 770 Ribu Barel Minyak Mentah dari Rusia

Penurunan harga dan kecukupan pasokan minyak dunia mulai memberi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi harga bahan bakar minyak (BBM).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer