LombokPost – Wakil rakyat mendukung langkah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang memperjuangkan status Provinsi Kepulauan untuk NTB.
Itu dilakukan dengan mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Provinsi Kepulauan di DPR RI.
"Kami mendukung penuh keinginan Pak Gubernur yang ingin menetapkan NTB sebagai Provinsi Kepulauan," kata Anggota DPR RI dari dapil NTB 2 (Pulau Lombok) Muazzim Akbar.
Menurutnya, dari sisi geografis NTB dinilai memenuhi persyaratan untuk menjadi Provinsi Kepulauan.
Karena wilayah NTB terdiri dari dua Pulau besar yakni Lomba dan Sumbawa serta banyak sekali pulau-pulau kecil yang memiliki potensi besar di bidang agromaritim.
"Saya kira NTB memenuhi itu. Karena itu tugas kita mengawal dan mendorong agar usulan RUU Provinsi kepulauan ini dapat masuk dalam pembahasan Prolegnas (Program Legislasi Nasional, Red)," kata Muazzim Akbar.
Ia sebagai anggota DPR RI mendukung penuh langkah itu. Karena itu pihaknya siap ikut memperjuangkan melalui Undang-undang.
Meski demikian, Muazzim mengatakan RUU Provinsi Kepulauan itu belum masuk dalam daftar Prolegnas 2026. Pihaknya berharap RUU Provinsi Kepulauan bisa masuk di Prolegnas Tahun 2027 mendatang.
"Kebetulan DPR RI sudah selesai membahas Prolegnas untuk tahun 2026, maka jujur saya sampaikan RUU Provinsi Kepulauan belum masuk di Baleg (Badan Legislasi, Red)," ungkap politisi PAN yang juga anggota Baleg DPR RI itu.
Dukungan juga datang dari legislator Udayana. Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengapresiasi langkah Gubernur tersebut.
"Saya kira inisiatif Pak Gubernur ini sangat bagus dan wajib kita dukung. Baik secara individu warga NTB maupun secara kelembagaan di DPRD," kata Sambirang Ahmadi.
Disampaikan, RUU Daerah Kepulauan menjadi kebutuhan mendesak yang harus diperjuangkan secara serius dan kolektif.
Baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga legislatif. Karena mempunyai karakteristik geografis daerah kepulauan yang membutuhkan perlakuan khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
"Saya kira regulasi ini sangat krusial untuk memperkuat kewenangan daerah kepulauan sekaligus menjaga kepentingan strategis nasional," ujar Sambirang.
Daerah kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Terutama di sektor kemaritiman, perikanan, dan pariwisata berbasis laut.
Tapi keterbatasan kewenangan membuat daerah belum mampu mengelola potensi tersebut secara optimal. Termasuk di NTB.
"Potensinya sangat besar, tetapi kewenangan daerah masih terbatas. Dengan adanya RUU Daerah Kepulauan, daerah bisa memperoleh keistimewaan untuk mengelola wilayah lautnya secara lebih leluasa dan berkelanjutan," paparnya.
Ia menjelaskan banyak wilayah kepulauan berada di kawasan perbatasan serta jalur pelayaran internasional. Sehingga memiliki posisi strategis sebagai buffer zone atau penyangga kedaulatan negara.
Di sisi lain, daerah kepulauan rawan illegal fishing, penyelundupan, hingga potensi konflik lintas batas. Karena itu, UU ini sangat penting sebagai instrumen penguatan pertahanan negara berbasis daerah.
"Atas dasar ini kami mendorong seluruh DPRD dari provinsi-provinsi kepulauan di Indonesia untuk bersikap kompak dan melakukan konsolidasi bersama untuk mendesak percepatan pengesahan RUU Provinsi Kepulauan di DPR RI," pungkas politisi asal Sumbawa itu.
Editor : Kimda Farida