LombokPost – Dua anggota DPR RI dapil NTB 2 (Pulau Lombok) kompak pasang badan membela program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka adalah politisi PKB Lalu Hadrian Irfani dan legislator PAN M.Muazzim Akbar.
Lalu Hadrian memastikan bahwa program MBG sama sekali tidak mengganggu anggaran pendidikan. Disampaikan, total anggaran pendidikan dalam APBN 2026 mencapai sekitar Rp 756 triliun. Ini mencapai 20 persen dari total yang mencapai Rp 3.600 triliun.
"MBG memang masuk dalam postur anggaran pendidikan, tetapi sampai hari ini tidak terbukti mengambil anggaran pendidikan," kata Hadrian di Lombok Tengah, Selasa (24/3).
Disampaikan, sejak awal Presiden Prabowo tidak pernah mengambil atau mengurangi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Meski ada program MBG yang menelan anggaran Rp 1 trilun per hari.
Bahkan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), ungkap dia, disiapkan anggaran tambahan sampai Rp 189 triliun. Sehingga ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak pernah dipotong, dipangkas atau dikurangi.
"Yang ada justru bertambah. Sehingga jelas MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan. Karena anggaran Kemendikdasmen bertambah. Lalu Kementerian Diktisaintek dan Kementerian Kebudayaan juga bertambah," jelas Hadrian.
Di tengah situasi global yang terjadi saat ini, ujar dia, pemerintah memang melakukan langkah efisiensi anggaran. Termasuk penghematan energi.
Namun Komisi X menegaskan efisiensi tersebut tidak boleh menyentuh anggaran pendidikan. "Anggaran pendidikan itu mandatory spending, amanat konstitusi. Minimal 20 persen dari APBN harus tetap dipenuhi," imbuhnya.
Ia juga menyebut Presiden tetap berkomitmen memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai program seperti sekolah rakyat, peningkatan insentif guru, dan pengembangan sekolah unggulan.
"Jadi komitmen Presiden jelas, tidak ada pengurangan anggaran pendidikan meskipun ada program MBG," pungkas Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.
Legislator PAN yang juga Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar juga membela program prioritas Presiden Prabowo itu. Ia meluruskan rumor yang berkembang di publik bahwa anggaran bidang pendidikan dipotong untuk kepentingan program MBG.
Dijelaskan, anggaran pendidikan memiliki ruang tersendiri dan tidak terganggu oleh program MBG yang saat ini sudah menjangkau 60 juta lebih penerima. "Bahwa anggaran pendidikan tidak terpengaruh sedikit pun. Jadi MBG ini bukan beban pendidikan," kata Muazzim Akbar.
Ditegaskan, tidak ada pemangkasan dana bantuan operasional sekolah (BOS) maupun beasiswa prestasi kepada para pelajar.
Termasuk dengan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjangkau siswa SD, SMP serta SMA sederajat. Termasuk juga lembaga pendidikan di lingkungan pesantren.
"Sehingga tidak ada program atau anggaran pendidikan yang dikurangi sedikitpun untuk program MBG," ujar Muazzim.
Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis pemerintah.
Ini untuk menyiapkan generasi masa depan yang sehat dan berdaya saing. Program ini, sambung dia, tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak usia sekolah. Tapi juga menjadi bagian dari upaya besar membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
"MBG bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Termasuk juga di NTB. Makanya pendirian dapur MBG terus dilakukan di NTB," ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui program MBG masih terdapat sejumlah kekurangan. Salah satunya ia menyoroti kesiapan sumber daya manusia (SDM) berupa ahli gizi.
Menurutnya, kekurangan tenaga ahli gizi berpotensi menghambat kualitas program prioritas pemerintah tersebut.
"Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kelancaran distribusi makanan ke peberima. Tapi juga oleh kualitas kandungan gizi makanan. Sehingga SDM di bidang gizi perlu menjadi perhatian oleh BGN," tegas Muazim.
Editor : Pujo Nugroho