LombokPost-Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) melibatkan kepala dusun (kadus) dan kepala lingkungan (kaling) untuk menarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di masyarakat.
”Ini untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri, Minggu (24/3).
Kadus, sambungnya, tidak hanya memiliki tugas melayani masyarakat, namun diharapkan bisa membantu petugas penarikan PBB di masing-masing wilayah. Sehingga target PBB 2024 bisa tercapai.
Guna mendukung tugas kadus dan kaling dalam penarikan PBB ini, Pemda telah memberikan operasional berupa sepeda motor dinas. ”Sebanyak 1.800 kepala dusun di 132 desa dan kelurahan itu telah memiliki motor dinas,” imbuhnya.
Meski demikian, pemda masih menggodok regulasi dalam penarikan PBB tersebut, agar tak ada persoalan di kemudian hari. Sehingga PAD Loteng dari PBB bisa tercapai. ”Regulasi sedang kita siapkan,” katanya.
Terpisah, Kepala Bappenda Loteng Baiq Aluh Windayu mengatakan, telah menyiapkan layanan mobil pajak keliling ini untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah luar Kota Praya atau di pedesaan dalam membayar PBB.
Selain itu, program ini untuk memaksimalkan PAD dari PBB, sehingga target PBB di 2024 itu bisa tercapai. ”Target dari PBB di 2024 itu Rp 23 miliar,” katanya.
Ia mengatakan, besaran target pajak PBB itu setiap tahunnya hampir sama. Namun realisasinya belum bisa dilakukan secara maksimal. Seperti tahun 2023 realisasi dari PBB hanya Rp 16 miliar dari target Rp 23 miliar. ”Realisasi PBB di 2023 itu sekitar 75 persen,” ucap Aluh.
Ia mengatakan, capaian PAD dari PBB itu terkendala kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk melakukan pembayaran. Sehingga pihaknya saat ini melakukan terobosan dengan menyiapkan pelayanan keliling.
”Kita lebih kepada upaya jemput bola, sehingga target PBB itu bisa tercapai di 2024,” tutup mantan kepala BPKAD Loteng ini. (ewi/r11)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
