LombokPost - Komisi II DPRD Lombok Tengah (Loteng) memastikan belum ada aktivitas pembangunan di kawasan perkampungan nelayan Selong Belanak yang sebelumnya dikabarkan akan digusur.
Kepastian itu diperoleh setelah Komisi II menelusuri dokumen lintas instansi dan turun langsung ke lokasi untuk menindaklanjuti keresahan warga.
Kepastian ini disampaikan setelah Komisi II menggelar rapat dengar pendapat bersama perwakilan warga dan organisasi masyarakat di kantor dewan. Setelah rapat, Komisi II turun langsung ke kawasan Pantai Selong Belanak, Jumat (6/11) lalu.
Komisi II juga memanggil sejumlah instansi terkait, seperti ATR/BPN, DPM-PTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, hingga Kepala Desa Selong Belanak.
“Berbagai pihak ini telah memberikan informasi secara utuh terkait kondisi perkampungan nelayan di Selong Belanak,” ujar Ferdian kepada wartawan, Selasa (10/11).
Dari hasil penelusuran dokumen lintas instansi dan keterangan ATR/BPN, kata dia, lahan seluas kurang lebih 68 are itu memang memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) yang dipegang salah satu perusahaan sejak 1993. HGB itu juga sempat diperpanjang pada 2023.
“Meski demikian, sejak diterbitkan hingga detik ini, pihak perusahaan terpantau belum memanfaatkan lahan tersebut sesuai peruntukannya untuk kegiatan pariwisata,” ucap Ferdian.
Di sisi lain, Ferdian juga meminta agar masyarakat tidak serta-merta disalahkan. Warga menduduki kawasan pesisir pantai itu lantaran sebelumnya lahan belum dimanfaatkan dan telah digunakan secara turun-temurun oleh ratusan kepala keluarga (KK).
“Masyarakat kita di sana rata-rata berprofesi sebagai nelayan. Sebenarnya sempat ada rencana relokasi dari pihak perusahaan, namun belum sesuai dengan keinginan masyarakat karena lokasinya terlalu jauh dari laut,” ungkapnya politisi muda itu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
