Lombok Post - Warga dan pengguna jalan mendesak Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lombok Tengah (Loteng) untuk segera merealisasikan rencana pembangunan jalur dua Pasar Jelojok Kopang menuju Taman Biao, Praya. Jalur ini dinilai menjadi satu-satunya solusi konkret untuk mengurai kemacetan parah yang setiap hari terjadi di Perempatan Pasar Jelojok, Kopang.
Meski dokumen perencanaan awal telah lama rampung, rencana proyek strategis nasional ini terancam menjadi janji manis belaka. Berdasarkan data Bapperida Loteng, proyek fisik tersebut terpaksa ditunda hingga tahun 2028 akibat terbentur biaya pembebasan lahan yang mencapai Rp 700 miliar.
Baca Juga: Upayakan jadi Proyek Strategis Nasional, Rencana Pelebaran Jalan Biao-Kopang
Camat Kopang Lalu Agus Mawardi mengatakan, wacana pembangunan jalur dua yang sempat menguat kini meredup di tingkat pemerintahan. Padahal, warga sangat berharap proyek ini segera dieksekusi demi kelancaran ekonomi dan transportasi.
“Saya dulu pernah dengar ini akan menjadi dua jalur seperti jalur bypass. Tapi sekarang, saya tidak pernah lagi dengar kelanjutan wacana itu,” ujar Agus pada wartawan di ruang kerjanya, Senin (6/7).
Menurut Agus, simpang empat Jelojok kini sudah berada dalam kondisi darurat macet. Beban kendaraan dari arah Mataram menuju Lombok Timur hingga Sumbawa terus melonjak, diperparah oleh aktivitas ekonomi Pasar Jelojok, SPBU, serta minimnya kesadaran tertib berlalu lintas.
Kondisi ini membuat warga setempat mulai mempertanyakan komitmen pemerintah dalam membenahi infrastruktur utama tersebut. Jalur dua dinilai krusial tidak hanya untuk kenyamanan warga, tetapi juga untuk mendukung kelancaran arus logistik nasional dari Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Kayangan.
“Untuk mengatasi masalah yang terjadi sekarang, pelebaran ataupun penggunaan jalur dua itu menjadi solusi konkret yang ditunggu masyarakat,” tegas Agus.
Namun, kendala utama eksekusi di lapangan berada pada pembagian beban biaya. Pemerintah pusat siap membangun fisik jalan, tetapi regulasi mewajibkan pemerintah daerah menanggung biaya ganti rugi lahan yang nilainya fantastis tersebut.
“Pelebaran ini mahal karena berhubungan dengan ganti rugi. Ketika pusat bersedia membangun jalan, ganti ruginya menjadi anggaran Pemda. Sementara Pemda saat ini kemampuannya belum sampai ke sana,” jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
