Pasal 37 Raperda Investasi Jadi Sorotan, Pemkab Loteng Bakal Keluarkan dari Raperda

LombokPost - Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menanggapi tudingan adanya permainan di balik penyusunan regulasi daerah. Tudingan ini muncul setelah Pasal 37 dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sempat memuat rencana pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penertiban Ritel Modern.

Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri memastikan draf yang memicu polemik itu belum final. Ia membantah tuduhan yang menyebut pasal penghapusan penertiban ritel modern itu merupakan pasal titipan dari pihak tertentu.

“Belum final itu, ah tidak ada (permainan),” singkatnya kepada wartawan, Rabu (8/7).

Baca Juga: Ranperda Insentif Investasi Terancam Molor

Senada, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Loteng Dalilah membantah tudingan adanya permainan antara pemerintah daerah dan pihak ritel modern. Saat ini, pasal itu akan dibahas bersama untuk dikeluarkan dari draf pembahasan. Sebab, dinilai tidak selaras dengan substansi regulasi yang sedang digodok.

“Kita keluarkan, tidak dibahas, terpisah sendiri karena ranperda ini berbicara tentang insentif,” tegas Dalilah.

Ia juga menyayangkan tuduhan sepihak kepada pemerintah daerah mengenai dugaan permainan di balik kemunculan pasal itu. Dalilah meminta pihak-pihak yang menyampaikan rumor untuk membuktikannya secara sah.

Baca Juga: Pemkab Lombok Tengah Ultimatum Ratusan Ritel Modern! Berpotensi Ditutup Permanen karena Melanggar Perda

“Tunjukkan saja kalau itu permainan. Kalau tidak bisa, ya jangan menuduh,” cetusnya.

Menurut Dalilah, draf ranperda yang sempat memicu polemik di legislatif itu belum final. Proses penyusunan dan perancangan dokumen hukumnya saat ini masih berjalan di Bagian Hukum Setda Loteng. Draf itu juga terus disinkronkan bersama Pansus II DPRD Loteng.

Secara umum, Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dirancang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menarik investor besar, khususnya di kawasan KEK Mandalika. Salah satu poin utamanya rencana pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PBB-P2, PBG, dan BPHTB hingga nol persen selama tiga tahun bagi perusahaan baru.