LombokPost - Perubahan pola penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sistem prasmanan di Lombok Tengah (Loteng) belum mendapat kepastian.
Hingga saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) belum mengeluarkan petunjuk teknis maupun arahan resmi terkait penerapan sistem tersebut.
“Jadi soal perubahan pola penyaluran MBG ini, kita masih menunggu arahan dan keputusan BGN,” ujar Asisten II Setda Loteng Lalu Rinjani, Jumat (30/10).
Ia menjelaskan, apabila rencana itu direalisasikan, pelaksanaannya dipastikan tidak akan dilakukan secara serentak.
Transisi dari pola saat ini menuju model prasmanan, kata dia, memerlukan persiapan matang, khususnya dari sisi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Tidak bisa semua,” cetus mantan kepala Satpol PP Loteng ini.
Menurutnya, peralihan ke sistem prasmanan membawa sejumlah konsekuensi krusial. Pertama, pihak SPPG wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang prasmanan. Kedua, penambahan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kebutuhan mutlak di lapangan.
Tidak hanya berhenti pada kesiapan SPPG, koordinasi intensif dengan pihak sekolah juga menjadi harga mati. Sekolah harus memastikan ketersediaan lokasi atau ruang khusus yang representatif untuk penerapan sistem prasmanan itu.
“Jadi memang banyak hal yang harus disesuaikan dengan perubahan pola penyaluran MBG ini. Dan, setiap perubahan tentunya ada konsekuensi biayanya,” bebernya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
