Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengadilan Agama Bima Kabulkan Seorang Suami Berpoligami

L
Penulis: Lombok Post Online❯

Ma
Ma


Advertisement

LombokPost - Pengadilan Agama (PA) Bima mengabulkan permohonan seorang warga yang mengajukan izin poligami.

Permohonan itu telah diajukan pada Agustus 2025.

Bisa dilakukan karena telah memenuhi syarat permohonan.

“Permohonan sudah dikabulkan karena sudah memenuhi syarat,” jelas Panitera Muda Hukum PA Bima Ma'ruf, Selasa (2/12).

Dia menjelaskan, pemohon berinisial AN, seorang pensiunan ASN asal Kabupaten Bima. Alasan utama dia ingin berpoligami karena ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya, termasuk dalam hal nafkah batin.

Advertisement

“Istrinya inisial S sudah lama sakit. Sementara calon istri kedua inisial RS, seorang janda yang juga satu kecamatan dengan pemohon," katanya. 

Ma'ruf menegaskan, setiap pemohon harus memenuhi persyaratan ketat, termasuk izin tertulis dan lisan dari istri pertama. Berikut surat pernyataan dari calon istri kedua dan wali nikah. 

"Pemohon harus mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya serta menafkahi mereka dan anak-anaknya. Kemampuan finansial pemohon juga menjadi pertimbangan utama dalam berpoligami," jelas Ma'ruf. 

Pemohon izin poligami yang diterima Pengadilan Agama Bima mulai Januari hingga 1 Desember tercatat satu pemohon. Jumlah ini lebih sedikit dibanding tahun 2024, yakni 2 pemohon.

"Tahun 2025 sebenarnya tercatat dua pemohon dengan orang yang sama. Permohonan awal ditolak karena menempatkan status istrinya sebagai pemohon," pungkasnya. (gun/r5)

Advertisement
Editor : Siti Aeny Maryam
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

10 Ide Bisnis Modal Kecil untuk Pensiunan, Tetap Produktif dan Cuan

10 Ide Bisnis Modal Kecil untuk Pensiunan, Tetap Produktif dan Cuan

Menjalankan usaha setelah pensiun juga memberikan manfaat di luar keuntungan finansial, aktivitas bisnis dapat membantu menjaga rutinitas, m

WFH Masih Berlaku di Pemprov NTB, Loyalitas ke Pusat Jadi Alasan

WFH Masih Berlaku di Pemprov NTB, Loyalitas ke Pusat Jadi Alasan

Pemprov NTB masih menerapkan WFH bagi ASN, dengan pelaksanaannya disesuaikan kebutuhan OPD tanpa mengganggu kinerja dan pelayanan publik.

Pemetaan Calon Pengganti Pejabat di Pemprov NTB Terkendala Akreditasi Assessment Center

Pemetaan Calon Pengganti Pejabat di Pemprov NTB Terkendala Akreditasi Assessment Center

Peningkatan akreditasi assessment center BKD NTB terkendala perubahan proses di BKN, tetapi dikebut untuk pemetaan kompetensi ASN.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer