LombokPost-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lombok Timur (Lotim) mengaku diarahkan untuk membeli beras dari Perusahaan Daerah (PD) Agro Selaparang. Namun, Direktur Utama PD Agro Selaparang Sapardi membantah adanya kewajiban bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli beras dari perusahaannya.
PNS di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) Lotim yang enggan disebutkan namanya itu mengaku, beberapa hari lalu ia sudah diminta mengisi formulir pembelian dan dijadwalkan mulai menerima beras pada Desember mendatang.
“Kita sudah disuruh untuk mengisi formulir untuk pembelian beras itu. Makanya bulan depan (Desember) kita mulai terima,” katanya.
Baca Juga: Soal Imbauan ASN Beli Beras PD Agro Selaparang, Ini Respons DPRD Lotim
Ia juga mengaku sudah menandatangani surat persetujuan pemotongan TPP sebesar Rp 154 ribu per bulan. Namun, dirinya belum mengetahui secara pasti berapa banyak beras yang akan diterima dengan besaran potongan itu.
Surat persetujuan yang dimaksud PNS tersebut merupakan Surat Permohonan Menggunakan Fasilitas Autodebet (AFT) Bank NTB Syariah, tercantum pembayaran beras kemasan 10 kilogram dan tiga bungkus garam beryodium. Nominal pembayaran ditetapkan sebesar Rp 154 ribu dengan autodebet bulanan dari 2026 hingga 2027.
Formulir itu juga mencantumkan tanggal autodebet setiap tanggal 5 dengan rekening tujuan atas nama PD Agro Selaparang di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Selong. Melalui formulir itu, pemohon memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan pendebetan otomatis dari rekening yang didaftarkan.
PNS itu juga mengaku, semua ASN, termasuk PPPK penuh waktu di Lotim, diminta membeli beras dari Agro Selaparang yang digandeng dengan garam. Meski demikian, ia menyebut ada sejumlah PNS yang memilih tidak membeli.
“Kalau kita bilang tidak memberatkan, tapi kan diarahkan untuk membeli. Tapi banyak juga sih PNS yang tidak membeli. Seperti di kantor saya itu banyak juga yang tidak beli, dengan alasan banyak sawah dan gabahnya,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PD Agro Selaparang Sapardi menegaskan, pihaknya tidak pernah memaksa atau mengharuskan PNS di Lotim membeli beras dari perusahaannya. Menurutnya, Agro Selaparang hanya menawarkan produk kepada ASN yang membutuhkan.
Baca Juga: Ketua Yayasan Baiturrahim, Kritik Imbauan Distan NTB yang Meminta Masyarakat Kurangi Makan Beras
“Enggak ada keharusan, kami menjual kepada masyarakat umum, termasuk kebutuhan ASN, dapur MBG dan masyarakat yang lain,” terang Sapardi saat dikonfirmasi Lombok Post melalui sambungan telepon, Selasa (10/11).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
