Bidan desa memiliki tanggung jawab cukup besar untuk menyelamatkan dua nyawa sekaligus.
Namun sayang upah yang diterima tidak berbanding lurus dengan tugas yang mereka emban.
--------------------------------
Ratusan masa pagi itu membanjiri Taman Rinjani Selong. Mereka terlihat menggunakan seragam berbeda-beda dari instansi masing-masing.
Pita merah putih diikatkan di tangan dan kepala sebagai simbol perjuangan.
Mereka adalah kumpulan tenaga honorer daerah (Honda) di Lombok Timur (Lotim). Mulai dari guru hingga tenaga kesehatan (nakes), dan lainnya.
Tujuan hari itu hendak bertemu dengan pemangku kebijakan di bumi Patuh Karya, untuk memperjuangkan nasib mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah satunya ialah Siti Aisyah salah seorang Bidan Desa di Lotim.
Dia menjadi bidan desa sejak 14 tahun silam.
Setiap hari ia selalu sigap dan memberikan pelayanan terbaik kepada ibu hamil dan bayinya.
“Kami 24 jam bekerja dan harus selalu siap melayani masyarakat. Tidak peduli tengah malam, kita harus selalu siap,” beber Aisyah saat menyampaikan aspirasinya, Selasa (21/1).
Selama mengabdi sebagai bidan puluhan nyawa telah berhasil ia selamatkan.
Pahit manis menjadi bidan desa telah dilalui, misalnya ketika wabah Covid-19 merebak.
Di saat masyarakat diminta diam di rumah, ia harus tetap ke luar rumah demi melayani masyarakat.
“Kami (seolah, Red) tidak peduli dengan nyawa kami sendiri demi nyawa orang lain,” ujarnya.
Hal miris lainnya, mereka kerap membatu masyarakat untuk memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS kesehatan.
Namun ia sendiri yang tidak memiliki jaminan kesehatan seperti itu.
Gaji yang didapatkan dari Pemkab Lotim selama ini jauh dari kata cukup.
Dalam sebulan ia hanya mendapatkan Rp 500 ribu.
“Bahkan ada rekan kami yang Rp 200 ribu. Coba dibayangkan apakah kita bisa hidup dengan gaji Rp 200 ribu,” tegasnya.
Pembukaan rekrutmen PPPK setiap tahun selalu menjadi angin segar baginya, untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.
Terlebih pemerintah sebelumnya telah berjanji untuk memprioritaskan honorer yang sudah mengabdi belasan tahun seperti dirinya untuk menjadi PPPK.
Namun, justru perekrutan PPPK semakin menyayat hati. Karena pada perekrutan PPPK tahun 2023-2024 lalu yang lulus merupakan tenaga honorer yang mengabdi hanya 1-2 tahun.
“Kami minta keadilan, masak yang baru 1-2 tahun mengabdi langsung diangkat menjadi PPPK, sementara kami sudah belasan tahun mengabdi,” jelasnya.
Dirinya berharap honorer seperti dirinya bisa diangkat menjadi PPPK tanpa tes.
Mengingat masa pengabdian sudah sangat lama. Dan sukar bisa melawan honorer baru karena mereka masih menguasai materi yang diujikan.
Kendati kalau urusan kerja sesungguhnya, pengalamanlah yang berbicara. (Supardi/r6)
Editor : Kimda Farida