==
Lombokpost-Sebanyak 104 unit dapur sehat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur (Lotim) telah mendapat izin operasional dari 295 pengajuan. Namun hingga kini, dapur yang beroperasi baru 80 unit.
"Kemarin Pak Bupati sudah rapat koordinasi dengan Pak Presiden terkait masalah MBG ini. Ada empat kesepakatan dalam rakor itu, salah satunya Badan Gizi Nasional (BGN) diminta untuk mengevaluasi dan menutup dapur MBG yang bermasalah," terang Sekda Lotim M Juaini Taofik, Senin (29/9).
Ia menyebut semua pemerintah kabupaten diminta berperan aktif menyukseskan program MBG. Karena itu Pemkab Lotim akan menyempurnakan dan memasifkan peran satgas MBG yang telah dibentuk.
Satgas MBG bertugas melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap dapur MBG. Dengan adanya satgas, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini tidak lagi terkesan tertutup dalam bekerja.
"Sekarang melalui satgas MBG, SPPG sudah mulai terbuka dan selalu berkoordinasi dengan Pemkab, kalau sebelumnya mereka terkesan tertutup," katanya.
Satgas MBG diketuai Sekda dan beranggotakan Asisten II, Asisten I, serta OPD terkait seperti Dinas Kesehatan. Tugasnya menjamin keamanan dan kesehatan bahan makanan.
Semua dapur MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Karena itu setiap Pemkab diminta mempercepat proses pembuatan sertifikat tersebut.
"Kita tidak melompati proses, hanya saja tahapan-tahapan kita percepat. Bila perlu dalam satu meja itu kita siapkan apa-apa yang dibutuhkan," katanya.
Proses pembuatan sertifikat ini tidak sesulit sertifikat restoran. Namun seluruh bahan dan peralatan dapur akan diawasi, mulai dari air hingga bahan bakar, untuk memastikan dapur MBG aman dan higienis.
Pemkab Lotim juga menyiapkan tiga rumah sakit untuk mengantisipasi jika ada kasus keracunan MBG. Hal ini agar kasus bisa ditangani cepat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan korban.
"Setelah satgas ini dilakukan penyempurnaan, kami akan undang masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap dapur MBG ini," katanya.
Juaini menyebut tujuan MBG tidak hanya meningkatkan asupan gizi dan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga memberdayakan UMKM, petani, peternak, dan membuka lapangan pekerjaan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lotim Pathurrahman menambahkan, untuk mengantisipasi keracunan makanan yang disebabkan MBG, pengelola dapur harus selektif memilih bahan, memastikan kesegarannya, serta mengolah makanan secara higienis.
"Kemudian saat makanan dibungkus atau ditempatkan lakukan dengan aman dan harus dikonsumsi sesuai batas waktu yang ditentukan. Misalnya tidak boleh dikonsumsi lebih dari 6 jam," katanya.
Ia menegaskan Dinas Kesehatan terlibat dalam proses izin dapur MBG. Karena itu setiap dapur dipastikan betul-betul memenuhi syarat dan layak mendapatkan SLHS.
Editor : Siti Aeny Maryam