Lombokpost- Kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Lombok Timur (Lotim) terus meningkat dan dinilai semakin mengkhawatirkan. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) NTB menilai maraknya kekerasan digital ini membutuhkan penanganan cepat dan langkah pencegahan yang lebih serius.
“Tindakan kekerasan digital berdasarkan gender mulai dari pelecehan, intimidasi, hingga ujaran kebencian di Lotim semakin marak terjadi,” terang Ririn Hayudiani, Senin (8/12).
Selain itu, kata dia, kekerasan berbasis gender juga masih ditemukan di berbagai ruang, mulai dari rumah tangga, sekolah, lingkungan kerja, fasilitas publik, hingga ruang digital.
Ia mengingatkan, saat ini sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai payung hukum yang dapat mengancam para pelaku dengan hukuman penjara.
“Termasuk juga pelaku perkawinan anak, juga terancam mendapatkan sanksi berat, dengan ancaman 11 tahun penjara dan denda Rp 200 juta,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim Hasbi Santoso menyebut hingga saat ini Lotim belum memiliki rumah aman bagi korban kekerasan yang memenuhi standar.
“Ketika ada kasus, korban harus diantarkan ke Mataram. Kami berharap tahun 2026 mendatang, kita sudah memiliki rumah aman sendiri,” katanya.
Untuk meminimalisasi kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak, pihaknya akan mengoptimalkan Tim Penggerak Kesejahteraan (TPK) di 254 desa serta 21 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DP3AKB yang jumlahnya mencapai ribuan untuk menerima laporan dari korban maupun keluarga korban jika ada kasus kekerasan terjadi.
Selain itu, pihaknya juga akan gencar melakukan edukasi, salah satunya melalui sekolah perempuan dan berbagai momentum lainnya.
“Kita akan mengoptimalkan peran pendamping keluarga di semua desa serta memberikan pemahaman tentang kekerasan perempuan, terutama bahaya dan dampak buruk perkawinan usia anak,” tutupnya.
Editor : Akbar Sirinawa