Mohan Roliskana Tekankan Sinergi Kolektif dan Akuntabilitas pada Pengurus KONI NTB

LombokPost - Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB resmi memulai langkah strategis pasca-penerimaan Surat Keputusan (SK) dari KONI Pusat. Ketua KONI NTB H Mohan Roliskana mengumpulkan seluruh jajaran pengurus untuk melakukan konsolidasi internal guna menyamakan visi dalam menghadapi berbagai agenda olahraga daerah, terutama persiapan PON 2028 di Pendopo Walikota Mataram, kemarin (5/11).

Mohan menekankan pentingnya sinergi antar-divisi dalam struktur kepengurusan yang baru. Ia berharap setiap anggota bekerja dengan sepenuh hati guna memantik semangat organisasi dalam menuntaskan agenda strategis yang telah menanti.

Dalam arahannya, Mohan menegaskan bahwa seluruh kebijakan strategis organisasi harus melalui mekanisme kolektif. Ia tidak ingin pengelolaan organisasi hanya didominasi oleh segelintir individu. ”Saya ingin semua keputusan itu adalah keputusan kolektif kolegial, Bapak dan Ibu semuanya, ya. Jadi, tidak boleh satu, dua orang saja yang berpikir,” ujar Mohan dalam sambutannya.

Baca Juga: Pembentukan PB PON XXII 2028 Belum Rampung, KONI Pusat Panggil Perwakilan NTB dan NTT

Selain persoalan manajerial, Mohan juga menyoroti aspek tata kelola keuangan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mewajibkan seluruh pengurus untuk menjaga ketertiban administrasi demi menciptakan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Terkait persiapan PON 2028, Mohan menjelaskan adanya pemisahan fungsi yang jelas antara KONI NTB dengan PB PON. Ia berharap kedua lembaga ini mampu bekerja sama tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan.

”Ini kamar yang berbeda antara KONI, kemudian dengan PB PON, keluar berbeda, karena memang delegasinya, ada tugas-tugasnya yang memang berbeda,” tegas Mohan. 

Baca Juga: NTB Hadapi Beban Anggaran PON 2028, KONI Pusat Sebut Satu Provinsi Butuh Rp 1 Triliun

Menurutnya, KONI NTB fokus pada pembinaan prestasi, sementara PB PON bertanggung jawab penuh atas operasional dan pelaksanaan event.

Mohan juga menyinggung tantangan infrastruktur untuk beberapa cabang olahraga seperti atletik dan hoki. Saat ini, terdapat kendala terkait standar sarana yang belum memenuhi persyaratan teknis.

Untuk menyikapi hal tersebut, KONI NTB akan menempuh langkah pendekatan politis dan negosiasi intensif dengan pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan agar status NTB sebagai tuan rumah tetap memberikan dampak optimal bagi daerah.